Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:
Jokowi perkenalkan Prabowo Calon Presiden RI terpilih di World Water Forum
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Calon Presiden RI terpilih Prabowo Subianto kepada tamu undangan dan delegasi yang hadir di acara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) Ke-10 di Bali, Senin.
"Dalam kesempatan baik ini, perkenankan saya memperkenalkan presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto," kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam seremonial pembukaan KTT WWF KE-10 di Bali Internasional Convention Center (BICC), Bali, Senin.
Selengkapnya baca di sini.
Kala Megawati goda Puan Maharani jadi Ketua Umum PDIP
Ketua Umum PDI Perjuangan sempat melantunkan gurauan saat menyampaikan pidato politiknya dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat.
Mulanya, Megawati menyapa peserta dan tamu Rakernas yang hadir. Ketika menyapa Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani, Megawati bercerita bahwa putrinya itu kerap bepergian untuk menjalankan tugas.
Selengkapnya baca di sini.
Ahmad Syauqi putra Wapres Ma'ruf Amin resmi maju Pilgub Banten
Ahmad Syauqi, putra Wakil Presiden Ma’ruf Amin resmi maju ikut Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024 melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Syauqi, di Serang, Senin, mengaku sudah mantap untuk maju di Pilkada Banten didapatkan setelah melaksanakan salat istikharah dan mendapatkan dukungan dari para ulama sejak dua tahun lalu.
Selengkapnya baca di sini.
Pesan penting dari World Water Forum Bali
Banyak fakta yang membawa pada sebuah kesimpulan bahwa air harus dikelola dengan sangat baik karena setiap tetesnya amat sangat berharga.
Setidaknya pesan itulah yang ingin disampaikan dalam ajang "10th World Water Forum" yang digelar di Bali pada 18-25 Mei 2024.
Selengkapnya baca di sini.
KPU nilai upaya PPP capai ambang batas parlemen tak dapat tercapai
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menilai upaya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mencapai ambang batas parlemen yang sebesar empat persen agar bisa masuk Senayan tidak dapat tercapai.
Menurut dia, itu merupakan konsekuensi dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak dapat menerima sejumlah permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 yang diajukan oleh partai tersebut.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
