Pemilihan umum Thailand dimulai pukul 08.00 pagi waktu setempat Minggu, di tengah kekhawatiran kekerasan dan pertumpahan darah yang mungkin terjadi karena gangguan dari para pengunjuk rasa anti-pemerintah.
Pemungutan suara Minggu akan berlangsung sampai pukul 15.00, dengan total 93.305 TPS didirikan di 375 daerah pemilihan nasional untuk 48.770.000 pemilih yang berhak.
Komisi Pemilihan Umum memutuskan pada Sabtu malam untuk membatalkan pemungutan suara di semua TPS di distrik Lak Si di Bangkok menyusul bentrokan antara kelompok pro-pemerintah "Baju Merah" dan para demonstran, yang menewaskan sedikitnya delapan orang terluka.
Suthep Thaugsuban, pemimpin para pengunjuk rasa telah menyerukan aksi massa pada Minggu untuk benar-benar melumpuhkan ibu kota Bangkok dan mencegah semua orang memberikan suara mereka.
Dia telah bergerak di jalan-jalan Bangkok selama beberapa hari terakhir untuk mengajak orang bergabung dengannya.
Selain itu, surat suara pengiriman ke beberapa provinsi selatan telah diblokir oleh pengunjuk rasa.
Ini masih harus dilihat apakah negara tersebut akan mampu melewati pemilihan dan berapa banyak pemilih berhasil memberikan suara di tengah blokade.
Pemimpin Partai Demokrat Abhisit Vejjajiva sebelumnya mengatakan ia tidak akan memberikan suara pada Minggu, dan menyebut pemilu "inkonstitusional."
Tetapi para anggota dari Partai Demokrat, yang telah memboikot pemilu, bebas untuk memutuskan apakah mereka akan memberikan suara atau tidak.
Sementara itu surat perintah penangkapan telah diumumkan selama tiga pengunjuk rasa anti-pemerintah Thailand menghalangi pemungutan suara awal pada 26 Januari, termasuk pemimpin Komite Reformasi Demokratis Rakyat (PDRC).
Pengadilan Kriminal Thailand telah menyetujui surat perintah penangkapan pemimpin PDRC Issara Somchai, seorang pria yang dikenal sebagai "Little Saddam", dan seorang pria lain yang difoto mencoba untuk mencekik seorang pria yang mencoba untuk menggunakan hak suaranya pada 26 Januari.
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2014
