"Kekeringan sudah mulai dirasa, angin mulai kencang dan debit mulai menurun, karena itu saya minta agar warga bisa menjaga lingkungan masing-masing agar tidak berdampak bagi masyarakat itu sendiri," kata Wali Kota Kupang Jonas Salean kepada Antara di Kupang, Jumat.
Dia mengatakan, damapk el nino berupa kekeringan sudah mulai dirasa di hampir sebagian wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Untuk diharap warga bisa menjaga lingkungannya, agar tidak memicu kebakaran yang tentunya akan memberikan dampak buruk bagi masyarkat itu sendiri.
Kebiasaan membakar lahan, untuk kepentingan tertentu, agar tidak dilakukan, karena bisa berdampak buruk bagi seluruh warga di daerah ini. "Kondisi angin seperti ini akan sangat membuka peluang bagi apai berkobar lebih jauh dan merambah ke setiap tempat, apalagi denmgan kondisi kekeringan ini," katanya.
Menurunnya debit air yang disuplai ke rumah warga untuk pemenuhan kebutuhan, menjadi salah satu dampak el nino. Terhadap hal ini, Pemerintah Kota Kupang telah mengantisipasi dengan menyediakan sejumlah armada tangki untuk menyuplai air bersih ke titik yang paling kritis.
"Data sedang dilakukan untuk mendapatkan titik kritis kekurangan air bersih di seluruh kelurahan di wilayah ini," katanya.
Kepala Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Adi Manafe, terpisah mengatakan, Kota Kupang merupakan daerah yang tidak terhindar dari ancaman bencana, sesuai dengan karakteristiknya.
Dia menyebut, karakterisitik kebencanaan di daerah itu antara lain berupa, longsor, angin kencang/puting beliung, banjir, kekeringan, kebakaran dan ancaman gempa tsunami serta bencana sosial berupa kerusuhan massa.
Sesuai dengan informasi BMKG, musim kemarau di Kota Kupang pada tahun 2015 datangnya lebih awal sejak Maret lalu, sehingga menyebabkan sebagian Kota Kupang mengalami kekeringan. Karena itulah, Pemerintah Kota Kupang telah melakukan segala antisipasinya dengan kebijakan pengurangan risiko bencana.
Rapat koordinasi sebagai salah satu bentuk upaya antisipasi kedaruratan bencana sudah dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
Rapat koordinasi dimaksud dengan menyiapkan kebijakan yang diarahkan pada pengurangan risiko bencana dengan bertindak cepat pada saat terdapat potensi bencana dan pada saat terjadi bencana serta mampu membantu masyarakat untuk kembali bangkit dan pulih pascabencana.
Pewarta: Yohanes Adrianus
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2015
