Jakarta (ANTARA News) - Sikap arogan Menteri Pertahanan yang menafikan fungsi DPR terkait pembelian pesawat tempur Sukhoi dari Rusia terus menjadi sorotan kalangan DPR, khususnya di lingkup Komisi I. "Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) yang menafikan fungsi DPR dengan mengatakan tidak perlu izin parlemen dalam menambah pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia, jelas sekali tidak cerdas," kata Dedy Djamaluddin Malik (Fraksi PAN), di Jakarta, Rabu malam. Akibat sikap Menhan yang dianggap arogan itulah, Komisi I DPR pada Rabu (21/2) pagi menggelar konferensi pers, setelah sehari sebelumnya melakukan Raker dengan KSAU. "Untuk lebih mempertegas mengenai apa yang kami lontarkan pada konferensi pers dan Raker dengan KSAU itu, bahwa segala penambahan apa pun, termasuk pembelian pesawat, harus disetujui DPR," tegas Dedy Djamaluddin Malik lagi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Tosari Widjaja (Fraksi PPP), dengan nada lebih dingin mengatakan sesungguhnya tak ada penolakan dari Komisi I DPR tentang pembelian Sukhoi ini. "Hanya mempertanyakan berbagai hal terkait pembelian empat unit pesawat dari Rusia itu, sehingga kami telah menggelar Raker dengan KSAU hari Selasa (20/1)," jelasnya. Namun, bagi anggota Fraksi Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, pembelian Sukhoi ini masih bermasalah di mata anggota Dewan. "Jelas masih ada masalah, bukan saja dari sikap arogam Menhan, tetapi prosesnya. Karenanya, perlu dibicarakan kembali," tandas Yuddy Chrisnandi. Selanjutnya, masih mengenai sikap Menhan yang dianggap arogan, menurut Dedy Djamaluddin Malik, ini menunjukkan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekarang menghadapi dua masalah serius. "Pertama, secara internal koordinasi antarmenteri banyak bermasalah, sedang kedua, secara eksternal, kabinet ini sering (bermasalah) berhadapan dengan DPR. Dan semua ini secara politik berbahaya dan akan menggangu kinerja untuk mengabdi rakyat," ungkap Dedy Djamaluddin Malik. (*)

Copyright © ANTARA 2007