Intinya perlu sinergi semua instansi terkait seperti Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang ekspor agar "direct call` ini dapat berimplikasi langsung kepada pertumbuhan eJakarta (ANTARA News) - Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero) Doso Agung meminta dukungan seluruh instansi terkait pelabuhan untuk bersinergi dalam pelaksanaan "direct call" (pelayaran langsung) sebagai wujud pengembangan program tol laut.
"Intinya perlu sinergi semua instansi terkait seperti Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang ekspor agar "direct call ini dapat berimplikasi langsung kepada pertumbuhan ekonomi," kata Doso Agung ketika dihubungi di Jakarta, Kamis.
Sebelumnya pada Rabu (6/4), Presiden Joko Widodo meninjau Pelabuhan Papua Barat sekaligus menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) ekspor langsung ke negara-negara tujuan seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang.
Presiden berjanji akan terus memonitor realisasi dan perkembangan pelayaran langsung ekspor dari Papua dan Timur Indonesia lainnya ke negara-negara tersebut.
Dengan ekspor langsung dari Papua Barat ke negara tujuan ekspor diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dan perdagangan sekaligus menurunkan harga-harga kebutuhan pokok di wilayah Timur Indonesia.
Pelayaran langsung ekspor di pelabuhan Makassar yang sudah terlebih dulu ada, mampu meningkatkan indeks ekonomi propinsi Sulawesi selatan secara nasional dan sekaligus mendorong tumbuhnya usaha usaha mikro dan makro yang berorientasi ekspor.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi mengatakan "direct call" ini menandai dibukanya simpul perdagangan ekspor langsung dari wilayah Timur Indonesia.
"Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggairahkan dunia usaha Papua Barat dalam rangka era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dewasa ini," ujarnya.
Ia memberikan gambaran, dengan pengapalan langsung ke negara tujuan dari Papua Barat dapat memangkas waktu pengapalan sedikitnya 10 hari dan biaya logistik mencapai hampir 600 - 800 dolar AS.
Menurut Abraham, selama ini komoditas ekspor Papua Barat harus beberapa kali bongkar muat atau "double handling" di pelabuhan Surabaya, Jakarta kemudian transit di Singapore sebelum akhirnya mencapai 3 negara tujuan utama ekspor yaitu China, Korea Selatan dan Jepang.
"Aktivitas pengapalan langsung ini tentu menjadi wujud pelaksanaan dalam mendukung program pemerintah merealisasikan tol laut," ujar Abraham.
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
