Bagaimana negara harus hadir di tempat-tempat dan waktu yang kritis, di mana masyarakat harus terlindungi secara hukumJakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban untuk menyukseskan perayaan Natal.
"Dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru kami minta masyarakat bisa bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban," kata Wiranto di kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Jakarta, Selasa.
Kementerian Koordinator Bidang Polhukam menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan para menteri dan pejabat terkait, membahas masalah keamanan yang terjadi di masyarakat.
"Bagaimana negara harus hadir di tempat-tempat dan waktu yang kritis, di mana masyarakat harus terlindungi secara hukum," tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga fokus membincangkan masalah pengamanan kegiatan Natal dan Tahun Baru.
"Tentu akan banyak arus musik, perayaan-perayaan Natal yang ada penumpukan masyarakat atau massa dalam rangka perayaan itu sendiri. Jangan sampai ada suatu hal yang membuat masyarakat merasa tidak tenang, terutama dalam menjaga ketertiban arus mudik dan sebagainya. Agar mengurangi betul, jangan sampai ada kecelakaan-kecelakaan yang merenggut nyawa manusia," tuturnya.
Wiranto juga sudah meminta laporan dari pihak Polri, yang merancang suatu Operasi Lilin yang cukup komprehensif untuk mengamankan segala aktivitas dalam perayaan Natal dan Tahun Baru.
Dia menuturkan ada pengerahan pasukan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru yang cukup besar yakni ada kurang lebih 85 ribu anggota dari kepolisian dan 70 ribu anggota dari Tentara Nasional Indonesia di semua tempat di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga membahas masalah fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya Muslim menggunakan atribut non-Islam.
Dia menekankan aksi sweeping atau upaya paksa dari suatu organisasi kemasyarakatan kepada masyarakat itu tidak dibenarkan dan melanggar hukum.
"Jangan sampai ada suatu pendapat yang mengatakan seakan-akan pemerintah melakukan pembiaran. Pemerintah selalu berupaya bagaimana mengaplikasikan apa yang dikatakan negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kami berusaha ke sana," ujarnya.
Dia mengimbau kepada masyarakat bila mengetahui ada upaya paksa dari pihak-pihak manapun atau organisasi apapun segera melaporkan kepada aparat keamanan.
"Dan aparat keamanan kami minta untuk menindak tegas upaya-upaya paksa kepada pihak lain," tuturnya.
Sebelumnya, muncul kemarahan publik, terutama melalui media sosial, atas tindakan ormas Front Pembela Islam (FPI) yang melakukan sweeping di pusat-pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (18/12).
Pewarta: Martha herlinawati Simanjuntak
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2016
