Depok (ANTARA News) - Unjuk rasa menentang kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail selaku Walikota Depok di Kota Depok terus berlanjut, dan pada Senin dilakukan oleh Pos Komando (Posko) Lengserkan Nur Mahmudi (PLN), Laskar Pembela Ekonomi Rakyat (Laper), dan Rakyat Depok menggugat (RDM). Pekan sebelumnya, sejumlah organisasi juga melakukan tuntutan serupa, dan melibatkan pula Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sempat menjadi pedukung Nur Mahmudi saat memperjuangkan ke posisi Walikota Depok. "Kegagalan Nur terdapat di segala bidang, seperti di sektor ekonomi, pembangunan fisik dan prasarana kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan lainnya," kata Dewan Presidium RDM, Gatot A. Bimo, di sela-sela aksi unjuk rasa. Puluhan massa tersebut membawa poster yang isinya meminta Nur Mahmudi turun dari jabatannya, karena dinilai gagal memimpin Kota Depok. Nur dinilai mereka hanya mementingkan kelompoknya saja yang notabene adalah jaringan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nur, lanjut Bimo, asyik dengan kebijakannya sendiri tanpa mendengarkan para pembisiknya, yakni orang-orang terdekatnya. "Arogansi kekuasaan yang ditunjukkan Nur jelas menjadi penghambat pembangunan, bahkan telah menjadi penyebab perpecahan dan pertikaian di masyarakat Depok, baik di lingkungan birokrat maupun di level masyarakat bawah," jelasnya. Ia mengemukakan, gerakan dan aksi moral secara militan dan simultan akan terus digelar tanpa melihat faktor "kita dapat apa atau siapa dapat apa". Sedangkan, PLN akan menganugerahkan Nur Mahmudi sebagai "Bapak Penghambat Pembangunan" di Kota Depok, karena banyaknya infrastruktur jalan di Kota Depok yang hancur. Habib MochdarAl-Habsyi (Ichwanul Muslimin Indonesia) mengatakan, hanya ada dua pilihan bagi Kota Depok, hancur atau Nur Mahmudi dilengserkan. Mereka menilai, dosa-dosa Nur bagi masyarakat Depok semakin banyak, seperti perpecahan di birokrasi, keluhan pedagang kecil dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tidak terakomodir karena semakin terpinggirkan. Yusuf Hidayat dari Forum Bersama Masyarakat Depok, yang juga bergabung melakukan aksi unjuk rasa mengatakan Depok bukan kelinci percobaan. "Seorang Nur tidak boleh arogan dan rakus dalam segala hal di dunia ini," katanya. Ia menilai, mutasi di lingkungan Pemkot yang baru saja dilakukan merupakan akal-akalan Nur untuk menancapkan para kadernya partainya, bukan didasari kemampuan kerja yang tentu akan berimbas pada pelayanan masyarakat Depok yang semakin runyam. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007