Pemerintah siapkan alternatif pembiayaan pembangunan rumah murah

Pemerintah siapkan alternatif pembiayaan pembangunan rumah murah

Peresmian Rumah Murah Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono (kanan), Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono (keempat kanan) meninjau bangunan rumah Villa Kencana Cikarang untuk masyarakat berpenghasilan rendah usai peresmian di kawasan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/5/2017). Pada peresmian proyek perumahan tapak murah 9.000 unit yang merupakan program sejuta rumah tersebut, Bank BTN telah menyalurkan kredit perumahan senilai total Rp 144,37 triliun terhitung sejak program ini diluncurkan hingga Maret 2017 untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan telah menyiapkan alternatif pembiayaan membantu program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang membangun rumah dengan harga terjangkau.

"Pemerintah telah menyiapkan alternatif pembiayaan untuk perbankan melalui PT SMF yang menyediakan pendanaan jangka menengah dan panjang dengan cost of fund yang murah bagi Bank Pelaksana Penyalur KPR FLPP," kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Sebagaimana diketahui, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah mengeluarkan kebijakan perubahan porsi pendanaan pemerintah dan perbankan dalam pembiayaan subsidi Rumah Sejahtera melalui FLPP dari semula 90 persen Pemerintah dan 10 persen bank menjadi 75 persen Pemerintah dan 25 persen bank.

Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 463/KPTS/M/2018 tentang Proporsi Pendanaan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera akan efektif berlaku mulai tanggal 20 Agustus 2018.

Ia berpedapat bahwa perubahan proporsi tersebut tidak berpengaruh terhadap besaran bunga subsidi yang dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mengajukan KPR FLPP sebesar 5 persen selama masa kredit yakni 15-20 tahun.

Melalui KPR FLPP, Kementerian PUPR juga memberikan fasilitas uang muka ringan, bebas PPn dan bebas premi asuransi. Untuk bisa memiliki rumah dengan KPR FLPP, sejumlah syarat harus dipenuhi antara lain besar penghasilan maksimal Rp4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta untuk rumah susun, belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk memiliki rumah.

Merespons perubahan kebijakan tersebut dilakukan penandatanganan amendemen Perjanjian Kerja sama Operasional (PKO) antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) selaku Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian PUPR yang mengelola dana subsidi Kredit Perumahan (KPR) FLPP dengan 39 Bank Pelaksana Penyalur KPR FLPP, di Kementerian PUPR, Selasa (14/8).

Selain itu juga dilakukan penandatanganan PKO antara PPDPP dengan empat bank lainnya yaitu pihak Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank KEB Hana dan Bank BRI Agroniaga.

Dengan tambahan empat bank pelaksana, maka total bank pelaksana penyalur KPR FLPP pada tahun 2018 menjadi 43 bank yang terbagi dari 11 Bank Umum Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah.

Selain itu juga dilakukan penandatangan kerja sama antara PPDPP, PT SMF dan Bank Pelaksana terkait pertukaran data.?

Direktur Utama PPDPP Budi Hartono mengatakan pada Tahun 2018, PPDPP mengelola dana sebesar Rp6,57 triliun dengan target pembiayaan rumah subsidi melalui FLPP tahun ini sebesar 60.625 unit rumah.

"Dengan penurunan porsi pendanaan Pemerintah, maka volume rumah yang mendapatkan subsidi FLPP bisa bertambah menjadi 70.000 unit rumah," ucapnya. 

Baca juga: Penerima manfaat KPR FLPP didominasi pegawai swasta
 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Apep Suhendar
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Pemerintah tambah subsidi rumah murah Rp8,6 triliun

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar