Dalam penegakan hukum di masa pemerintahan Joko Widodo, Pak Jokowi mengetahui persis perannya. Karena persoalan hukum itu bukan ranahnya eksekutif, tetapi ranahnya yudikatif, Jokowi tidak pernah melakukan intervensi
Jakarta (ANTARA News) - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, menilai capres nomor urut 01, Joko Widodo memiliki cukup bekal dalam debat capres yang berlangsung Kamis malam ini karena memiliki kinerja positif dalam penanganan hukum, HAM, dan terorisme selama empat tahun memimpin.
 
"Dalam penegakan hukum di masa pemerintahan Joko Widodo, Pak Jokowi mengetahui persis perannya. Karena persoalan hukum itu bukan ranahnya eksekutif, tetapi ranahnya yudikatif, Jokowi tidak pernah melakukan intervensi," kata Emrus, di Jakarta, Kamis. 
 
Jokowi, lanjut dia, sangat menghormati profesionalitas Kepolisian dan Kejaksaan dalam konteks penyelidikan dan penyidikan. 
 
Dia mencontohkan sejumlah kasus yang menjerat orang dari partai pendukung pemerintah, semua diproses KPK tanpa sedikit pun intervensi dari pemerintah.
 
"Semua disikat kan? Itu bukti bahwa penegakan hukum di bawah pemerintahan Jokowi tidak mengintervensi sama sekali dan menyerahkan sepenuhnya itu ditangani secara profesional Kepolisian dan Kejaksaan," tegasnya. 
 
Adapun pihak-pihak yang selalu memandang sebelah mata terhadap penegakan hukum di era Jokowi, kata Emrus, hanya digulirkan pihak-pihak yang ingin membentuk opini publik bahwa Jokowi salah arah, termasuk pihak-pihak yang menyebut penanganan hukum di masa pemerintahan Jokowi tajam ke atas tumpul ke bawah. 
 
"Bukannya orang-orang yang posisinya di atas (ditangani) tajam juga. Contoh apa? Pejabat PUPR kena juga kan, sementara PUPR itu kan kementerian primadona Joko Widodo dalam membangun infrastruktur," jelasnya. 
 
Bukti lain dari kinerja positif Jokowi di bidang hukum adalah meningkatnya jumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Menurut Emrus itu bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan Jokowi di bidang hukum. 
 
"Dan itu dari berbagai partai, baik mereka pendukung pemerintah atau di luar pemerintah. Artinya tidak ada perlindungan atau upaya pemerintah untuk menghalang-halangi. Dilepas aja," tegasnya. 
 
Pemerintahan Joko Widodo juga terus menggembor-gemborkan untuk tidak  bermain dengan APBN/APBD.
 
"Saya kira dia adalah tokoh yang bersih, juga tokoh antikorupsi. Belum lagi anak-anaknya hanya penjual martabak dan pisang goreng. Jadi tidak memanfaatkan kekuasaan bapak," katanya. 
 
Merujuk dari fakta itu, Emrus berpendapat, Jokowi-Ma'ruf akan unggul di debat nanti lantaran cukup fakta, data, dan bukti kinerja yang telah dilakukan selama empat tahun. 
 
"Yang akan unggul di perdebatan nanti, siapa yang bisa menyajikan fakta, data dan bukti. Itulah pemenangnya. Karena itu secara hipotesis panggung itu nanti akan dikuasai petahana," tuturnya.


Baca juga: SMAN 6 Surakarta simpan salinan ijazah Jokowi
Baca juga: Sandiaga tetap ibadah puasa sunnah jelang debat
Baca juga: Debat capres perlu perbanyak materi berantas korupsi

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019