Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Darsono Sudibyo mengatakan kementeriannya telah menerbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2019.
Dalam Bincang Media yang diadakan di Jakarta, Jumat, Darsono mengatakan peraturan tersebut telah disampaikan kepada gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia, serta Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Selain itu, menurut dia, ada kesepakatan bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Menteri Dalam Negeri tentang pendidikan politik bagi perempuan dalam rangka menyiapkan kader-kader perempuan yang berkualitas.
Namun menurut calon anggota legislatif dari Partai Gerindra Rahayu Saraswati anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat terbatas, termasuk untuk melakukan pelatihan-pelatihan bagi bakal calon anggota legislatif perempuan.
"Saat ini saya duduk di Komisi VIII DPR, bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Setiap tahun anggaran Kementerian selalu dipotong," katanya.
Saras mengatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk kategori kementerian klaster III yang hanya memiliki tugas koordinasi sehingga anggarannya sedikit. Akibatnya pelatihan bakal calon anggota legislatif yang menjadi program kementerian menjadi sangat terbatas.
"Kalau sangat terbatas, seharusnya kementerian bisa bekerja sama dengan partai politik. Partai politik yang merekrut bakal calon legislatif," kata calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Jakarta III itu.
Sementara itu calon anggota legislatif dari Partai Golkar Ratu Dian Hatifah mengatakan Pemilu 2019 lebih menyulitkan bagi calon anggota legislatif, baik laki-laki maupun perempuan.
"Banyak celah yang menyulitkan caleg. Caleg laki-laki saja kesulitan, apalagi caleg perempuan," tuturnya.
Dian mengatakan ibarat berlomba marathon, bila laki-laki dan perempuan start pada titik yang sama, bisa dipastikan laki-laki akan mencapai finish terlebih dahulu.
"Apalagi, caleg yang saat ini sudah menjadi anggota DPR, mereka mendapat fasilitas berbeda untuk kampanye karena memiliki masa reses," katanya.
Baca juga:
Aktivis : Keterwakilan 30 persen bentuk kemajuan perempuan
KPU ingatkan parpol penuhi jatah keterwakilan perempuan
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
