Pemerintah targetkan 5 juta rumah untuk program ke depanJakarta (ANTARA) - Kubu capres Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi memperdebatkan persoalan perlunya tidaknya kementerian perumahan berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia.
Masing-masing kubu membenarkan pentingnya isu perumahan rakyat sehingga harus menjadi perhatian secara terus-menerus dalam rembuk nasional bertajuk "Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Kabinet 2019-2024" di Jakarta, Selasa.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin, Arif Budimanta menilai melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menempatkan penyediaan perumahan rakyat masih menjadi prioritas dalam kebijakan negara.
"Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proses koordinasi menjadi lebih cepat terutama dalam hal penyelesaian permasalahan yang terkait dalam perumahan rakyat," kata Arif.
Arif juga mengatakan bahwa dalam lima tahun pemerintahan Jokowi - JK, program "Satu Juta Rumah" yang dicetuskan tahun 2015 di Semarang Jawa Tengah, saat ini telah tercapai dengan total produksi 1.076.856 rumah , yang terdiri dari 729.876 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 346.980 rumah non-MBR.
Sedangkan untuk program ke depannya, jelas Arif, pemerintah berencana untuk membangun lima juta rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat termasuk yang berpendapatan rendah.
"Hal tersebut membuktikan bahwa perumahan rakyat menjadi isu penting yang menjadi perhatian pemerintah," ujar dia.
Di lain sisi, Suhendra Ratu Prawiranegara, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno mengatakan keputusan politik yang dibuat Jokowi - JK dengan menggabungkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dirasa kurang tepat karena fokus kedua Kementerian tersebut berbeda.
"Saya kira tidak bisa digabung karena kebijakan Kementerian PUPR menjadi terbagi dan membuat permasalahan di sektor perumahan tidak bisa tertangani," ujar dia.
Selain itu, Suhendra juga menjelaskan walaupun program "Satu Juta Rumah" yang dibuat Jokowi-JK sudah tercapai, tetapi perizinan yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan masih terbilang susah dan lama.
Di tempat yang sama, Zulfi Syarif Ketua Housing Urban Development (HUD) Institute mengatakan bahwa Perumahan Rakyat akan lebih baik jika digabungkan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dari pada dengan Kementerian PU.
Baca juga: Wujudkan rumah murah, Kudus gandeng BTN
Baca juga: Legislator sebut pembangunan rumah murah juga tanggung jawab swasta
Pewarta: Citra Maharani Herman dan Agus Saeful Iman
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
