counter

Baru 5.976 hektare perkebunan sawit masyarakat kantongi ISPO

Baru 5.976 hektare perkebunan sawit masyarakat kantongi ISPO

Kepala Sekretariat Komisi ISPO Ir R Aziz Hidayat (Anggi Romadhoni)

"Seluruh perusahaan besar mari berdayakan petani kita dengan pola kemitraan supaya petani kita semakin sejahtera dan mengurangi isu-isu negatif sawit kita kurang baik," ujarnya.
Pekanbaru (ANTARA) - Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) menyatakan bahwa baru sekitar 5.976 hektare perkebunan sawit masyarakat yang telah mengantongi sertifikat ISPO atau sekitar 0,1 persen dari total perkebunan sawit rakyat seluas 5,8 juta hektare.

"Baru sembilan koperasi (perkebunan sawit masyarakat) yang mendapat sertifikasi ISPO. Seluas 5.976 hektare atau 0,1 persen dari luas areal kebun sawit petani seluas 5,8 juta hektare," kata Kepala Sekretariat Komisi ISPO Ir R Aziz Hidayat kepada Antara di Pekanbaru, Kamis.

Angka itu sama sekali tidak menggembirakan mengingat pemerintah mulai menerapkan sertifikasi ISPO sejak 2011 Untuk itu, Komisi ISPO telah mengambil sejumlah langkah guna mendorong perkebunan masyarakat mengantongi sertifikat.

Langkah tersebut di antaranya adalah menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS). Melalui kerjasama itu, Komisi ISPO bersama BPDPKS akan membentuk kelembagaan petani kebun sawit. Kelembagaan seperti koperasi akan sangat membantu percepatan petani memperoleh sertifikat.

"Kami kebetulan sedang menyusun proposal untuk percepatan ISPO bagi pekebun dengan BPDPKS untuk kita lakukan prakondisi misal dimulai dengan pembentukan kelembagaan seperti koperasi. Alhamdulillah BPDPKS merespon baik," ujarnya.

Selain itu, dia juga meminta dukungan dari pemerintah daerah serta perusahaan perkebunan sawit swasta dengan menggandeng petani sawit dalam melakukan praktik budidaya sawit berkelanjutan.

Dia mencontohkan langkah yang diambil oleh perusahaan swasta Asian Agri, Tanoto yang berkolaborasi dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Development Programme (UNDP) merupakan langkah yang tepat dalam mendorong petani memperoleh ISPO.

"Seluruh perusahaan besar mari berdayakan petani kita dengan pola kemitraan supaya petani kita semakin sejahtera dan mengurangi isu-isu negatif sawit kita kurang baik," ujarnya.

Secara umum, Aziz menjelaskan sejak dibentuk pada 2011, Komite ISPO sudah menerbitkan 502 sertifikat, terdiri dari 493 perusahaan, 5 koperasi swadaya dan 4 KUD Plasma dengan luas total areal 4.115.434 hektare.

Luas areal tersertifikasi ini baru mencapai 29,30 persen dari total luas kebun sawit di Indonesia mencapai 14,03 juta hektare. Total produksi tandan buah segar (TBS) yang sudah bersertifikat ISPO sebanyak 52,2 juta ton per tahun dengan produksi CPO 11,57 juta ton per tahun.

Dari 502 sertifikasi tersebut, terdiri dari perusahaan swasta 459 sertifikat, dengan luas areal 3.905.138 hektar atau 50,66 persen dari luas total 7,707 juta hektare.

Timun suri jadi primadona petani buah Cirebon di bulan puasa

Pewarta: Anggi Romadhoni
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar