Proyek percontohan percepatan keuangan inklusif diluncurkan di Cirebon

Proyek percontohan percepatan keuangan inklusif diluncurkan di Cirebon

Warga saat akan melakukan transaksi di salah satu fintech pada acara peluncuran proyek percontohan percepatan keuangan inklusif di Desa Pegagan Kidul, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. (ANTARA/Khaerul Izan)

proyek percontohan ini didukung oleh Bank Dunia, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO).
Cirebon (ANTARA) - Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) didukung Bank Dunia meluncurkan proyek percontohan percepatan keuangan inklusif di Desa Pegagan Kidul, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, untuk mendorong masyarakat memanfaatkan produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan.

"Proyek percontohan ini sebagai upaya pemerintah mendorong lebih banyak penduduk memiliki dan menggunakan produk dan layanan dari lembaga jasa keuangan formal," kata Head of Project Management Office Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Djauhari Sitorus di Cirebon, Selasa.

Djauhari mengatakan proyek percontohan ini didukung oleh Bank Dunia, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO).

Menurutnya ada beberapa mitra industri keuangan yang turut berperan dalam proyek ini, meliputi lembaga kasa keungan perbankan maupun non bank serta penerbit uang elektronik LinkAja dan Dana.

"Mereka berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan penciptaan ekosistem non tunai di desa," ujarnya.

Baca juga: Bank Dunia: Perencanaan kota perlu dikaitkan investasi infrastruktur

Proyek percontohan ini kata Djauhari, akan menyasar seluruh warga desa di mana keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna akan mendapat perhatian lebih.

Melalui proyek ini, kelompok PMI dan warga desa akan dikenalkan dengan berbagai produk dan layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Seperti tabungan, tabungan emas, asuransi kesehatan, dana pensiun, pinjaman mikro dan uang elektronik," tuturnya.

Sementara itu Chief Legal Officer Dana, Dina Artarini mengatakan Dana secara penuh terlibat dalam program percepatan inklusi keuangan, karena ini merupakan misi Dana.

"Yaitu meningkatkan inklusi keuangan Indonesia, sebagai dompet digital Dana mempermudah masyarakat melakukan transaksi non tunai," katanya.

Khusus di Cirebon, lanjut Dina percontohan percepatan keuangan inklusif akan memanfaatkan dompet digital Dana sebagai infrastruktur transaksi digital.

"Dengan menggunakan fitur yang ada, masyarakat bisa melakukan berbagai transaksi, baik pembayaran maupun lainnya," ujar Dina.
Baca juga: DNKI: GoPay gencar edukasi UMKM untuk tingkatkan inklusi keuangan

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dorong keuangan inklusif, Wapres JK minta dukungan Ratu Maxima

Komentar