Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal mengakui, salah satu alasan perombakan eselon I di lingkungan Departemen Perhubungan (Dephub) adalah untuk merealisasikan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. "Ini hal biasa dalam organisasi dan sebenarnya, kita ingin ada percepatan, terutama di 2009 ini terkait dengan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perhubungan," katanya kepada pers usai melantik sejumlah pejabat eselon I di Dephub, Jakarta, Kamis. Sejumlah pejabat yang dilantik antara lain M. Iksan Tatang sebagai Sekretaris Jenderal Dephub menggantikan H. Harijogi, Zulkarnain Oeyoeb sebagai Inspektur Jenderal Dephub menggantikan M. Iksan Tatang, Tundjung Inderawan sebagai Dirjen Perkeretaapian Dephub menggnantikan Wendy Aritenang Y. dan Herry Bakti S. sebagai Dirjen Perhubungan Udara, Dephub menggantikan Budhi Muliawan S. Menurut Jusman, persoalan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi, juga sudah sering disinggung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai kesempatan. Jusman memberikan contoh, untuk di sektor perhubungan udara, pihaknya menginginkan agar pembangunan Bandara Kualanamu di Sumatera Utara, diharapkan bisa selesai tahun ini. "Kalau runway-nya mungkin belum bisa dilalui, tetapi untuk terminal dan lainnya sudah bisa selesai," katanya. Menhub menyebut, pembangunan Bandara Kualanumu saat ini sudah mencapai tahap 30-40 persen. Ditanya mengapa pergantian dilakukan juga terhadap pejabat di lingkungan eselon I yang menurut publik kinerjanya masih signifikan seperti Dirjen Perhubungan Udara, Dephub, Jusman tidak merinci secara tegas alasannya. "Budhi sudah berhasil menggolkan UU No 1/2009 tentang Penerbangan, selanjutnya implementasi UU tersebut perlu segera ditindaklanjuti, misalnya soal layanan tunggal pengatur lalu lintas udara dan lain sebagainya. "Pejabat yang baru juga diharapkan meneruskan, komitmen Budhi untuk menegakkan keselamatan penerbangan tanpa pandang bulu," katanya. Ditanya perkembangan percepatan pencabutan larangan terbang Uni Eropa (UE) atas seluruh maskapai Indonesia terkait kunjungan tim teknis dan audit UE sejak 23 Februari lalu, Jusman mengakui, dirinya belum mendapatkan lampu dan sinyal hijau dari UE. "Saya hanya terima surat dan apresiasi dari UE bahwa terima kasih atas kerjasamanya dan Indonesia sudah menunjukkan kemajuan," katanya. Sementara itu, bagi Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S. menjelaskan, pihaknya tidak memerlukan strategi khusus untuk percepatan pencabutan larangan terbang, misalnya dengan menggugatnya melalui hukum. "Tidak usah pakai jalur hukum. Kita bicara teknis saja, duduk diskusi," katanya. Dikonfirmasi bahwa salah satu hasil temuan yang mengganjal tim audit UE yakni masalah `surveillance` (penjagaan dan pengawasan), baik Jusman maupun Herry mengakui hal itu. "Betul, itu kan terkait pengawasan di lapangan dan menjadi tugas inspektur. Mereka ingin langsung jalan, sementara kita baru mulai," kata Jusman. Indonesia terkena larangan terbang UE atas seluruh maskapai Indonesia ke kawasan itu sejak Juli 2007.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009