"Upaya yang ditempuh aparat keamanan maupun pemerintah telah mencederai krebidilitas WOC-CTI sebagai Forum Internasional yang partisipatif dan transparan," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Berry Nahdian Furqan dalam siaran pers bersama di Jakarta, Minggu.
Sejak Jumat, 9 April 2009, aparat pemerintah dan keamanan Sulut telah melakukan sejumlah pelarangan sepihak terhadap persiapan pertemuan Aliansi Manado, misalnya, ujar dia, dengan menekan pemilik lokasi, di mana Aliansi Manado akan menyelenggarakan pertemuan, dan secara sepihak pula membatalkan penggunaan lokasi tersebut.
Aliansi Manado merupakan Aliansi organisasi nelayan dan masyarakat sipil lokal, nasional dan internasional yang bertujuan memberi informasi aktual seputar masalah-masalah nelayan dan kelautan, pentingnya kelestarian ekosistem laut serta solidaritas dan hak-hak nelayan.
Tak hanya itu, aparat keamanan melakukan intimidasi dengan mendatangi kelompok-kelompok Nelayan dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang membingungkan dan tidak mendasar, ujarnya.
Aparat keamanan juga datang di penginapan peserta Aliansi Manado, serta melakukan kegiatan yang membuat peserta merasa tidak nyaman dan memasuki wilayah-wilayah privasi para peserta dengan mengambil gambar peserta, mengajukan pertanyaan hingga memaksa mendapatkan dokumen dan daftar anggota kegiatan Aliansi Manado.
Aparat pemerintah dan keamanan juga melakukan tekanan terhadap pemilik tanah tempat penyelenggaraan Forum Kelautan dan Keadilan Perikanan berlangsung. Bahkan pemilik hotel Kolongan Beach, yang membuat pertemuan-pertemuan Aliansi Manado tak bisa berjalan sesuai rencana.
Di Teluk Manado para nelayan juga mengeluhkan penyelenggaraan WOC-CTI yang membatasi gerak mereka melaut. Sejak dua hari sebelum penyelenggaraan WOC-CTI, nelayan telah mendapatkan imbauan untuk tidak melaut, bahkan ada upaya "sweeping" terhadap nelayan-nelayan di wilayah Teluk Manado tersebut.
"Kami menuntut pemerintah RI dan kepanitian WOC?CTI untuk segera menghentikan upaya menghambat, menghalangi dan mengintimidasi anggota Aliansi Manado dan nelayan-nelayan di Sulawesi Utara," serunya.
Selain Walhi, LSM lainnya yang meminta dukungan tersebut antara lain, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Institut Hijau Indonesia, hingga Komite Persiapan Organisasi Nelayan Nasional Indonesia (KPNNI).(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
