"Kita meminta Parpol agar tidak mengusulkan pasangan calon kepala daerah yang diduga kuat terlibat, tersangkut atau menjadi pelaku dari berbagai kasus, kebijakan dan permasalahan yang merugikan hak-hak masyarakat Sumatra Barat", kata Direktur LBH Padang Vino Oktavia, di Padang, Kamis.
Menurutnya, dari beberapa orang yang mendaftar ke Parpol untuk menjadi calon kepala daerah periode 2010-2015 itu, diduga tersangkut hukum. "Dari cacatan LBH Padang nama-nama pasangan calon kepala daerah dan Wakil kepala daerah diduga kuat terlibat dari berbagai kasus", ungkapnya.
Kasus yang melilit mereka seperti tersangkut korupsi, kejahatan lingkungan hidup, pembalakan liar, pertambangan liar, kekerasan dalam rumah tangga, penggusuran PKL, perampasan tanah ulayat dan kekerasan terhadap masyarakat sipil dengan mengunakan kekuasaan dan kekuatan alat negara seperti kepolisian, militer (TNI), dan Satpol PP.
Dia mengatakan, sejumlah partai sudah mulai menjaring bakal calon gubernur, walikota dan bupati yang akan dipilih pada pilkada mendatang.
"Partai politik agar lebih selektif untuk mencari pasangan yang akan diusung menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada yang akan digelar 30 Juni 2010 mendatang.
Dia menambahkan, parpol harus mengedepankan kapasitas, integritas, visi dan misi serta rekam jejak (track record) dari balon selama ini.
"Partai politik jangan sampai terjebak hanya karena alasan popularitas dan kemampuan dana yang dimiliki calon kepala daerah," katanya. (ZON/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
