Data hasil enumerator akan dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutanJakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan lokakarya dalam rangka meningkatkan kapasitas enumerator pendata kajian stok ikan di berbagai Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI).
Kepala Pusat Riset Perikanan KKP Yayan Hikmayani dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, menyatakan kegiatan lokakarya yang diselenggarakan oleh Balai Riset Perikanan Laut (BRPL), 1-4 November, ini bertujuan sebagai wahana bagi enumerator dalam memahami pendataan stok tersebut.
"Enumerator melaporkan data yang terstandar dan tertelusur. Data hasil enumerator akan dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan," ujarnya.
Baca juga: KKP benahi informasi untuk basis data pengelolaan komoditas perikanan
Ia juga mengemukakan enumerator juga penting mengingat berdasarkan data FAO tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ketiga di bawah Republik Rakyat China dan Peru untuk produksi perikanan tangkap laut terbesar dunia. Data tersebut juga menunjukkan Indonesia menyumbang 8 persen dari produksi dunia.
Sementara itu, untuk sumber daya ikan, potensi yang tercatat, sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017, sebesar 12,54 juta ton dengan tingkat pemanfaatan sebesar 80 persen.
"Potensi ini diperkirakan akan bertambah dengan semakin baiknya sistem pengelolaan perikanan yang menganut prinsip berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 1," katanya.
Dalam UU itu, ungkap dia, ditegaskan bahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan dengan memperhatikan tiga aspek utama yaitu ekologi, ekonomi dan sosial.
Dalam rangka penyediaan data dan informasi sumber daya ikan nasional, BRPL mendapatkan amanah melalui kegiatan prioritas nasional dalam penyediaan data dan informasi stok sumber daya ikan di 11 WPP NRI.
Amanah yang diemban BRPL memiliki arti penting dan strategis dalam penyediaan bahan rekomendasi untuk kebijakan pengelolaan perikanan laut di Indonesia.
Hal ini diperkuat dalam sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, salah satunya diarahkan untuk menjamin akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatan WPP melalui pendataan stok secara komprehensif di 11 WPP untuk menghasilkan data perikanan yang handal untuk tahun 2020–2024, serta penguatan manajemen data stok perikanan berdasarkan spesies dan WPP pada 2025–2029.
Berdasarkan data KKP, saat ini terdapat 132 enumerator yang menjadi garda terdepan dalam pengumpulan dan pencatatan data harian dari aktivitas pendaratan ikan hasil tangkapan di 11 WPP NRI.
Baca juga: KKP survei stok sumber daya ikan di Selat Malaka-Samudera Hindia
Baca juga: Menteri Edhy: Gudang pendingin bisa tekan praktik tengkulak ke nelayan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
