Pemerintah mestinya melakukan antisipasi sejak lama dan bukan membesar-besarkan masalah untuk mendapat simpati masyarakat menjelang Pemilu kepala daerah, kata Antonius Landi di Kupang, Sabtu.
"Saya perlu sampaikan bahwa masalah kekeringan bukan masalah baru tetapi sudah merupakan langganan," katanya.
Dia mengatakan, semestinya semenjak Badan Meteorologi dan Geofisikasi (BMG) mengeluarkan ramalan, pemerintah daerah sudah mengambil langkah-langkah antisipasi sejak akhir tahun lalu, bukan satu bulan sebelum pemungutan suara pilkada.
Pemerintah provinsi dan pusat sebaiknya mengkaji ulang langka memberikan bantuan kepada masyarakat yang dilanda kekeringan dan rawan pangan agar tidak menjadi alat kampanye pasangan calon tertentu, katanya.
Kalau perlu, bantuan berupa beras disiapkan saja di daerah-daerah yang dilanda kekeringan dan ancaman rawan pangan dan dibagi-bagikan kepada masyarakat satu atau dua hari pasca pemungutan suara pada 3 Juni mendatang.
Hanya dengan cara ini, bantuan kemanusiaan yang disiapkan pemerintah tidak dijadikan sebagai komoditi politik oleh pasangan calon tertentu untuk meraih dukungan politik, kata Antonius Landi. (*)
B017/Z003/AR09
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
