Padang (ANTARA News) - Direktur Lembaga bantuan Hukum (LBH) Padang, Vino Oktavia, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus netral dan independen melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang akan digelar pada 30 Juni mendatang.

Hal ini dikatakan Direktur Lembaga bantuan Hukum (LBH) Padang, Vino Oktavia, sehubungan akan digelarnya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Sumbar.

"KPU harus menjadi lembaga yang netral. Dan memang itu yang seharusnya dilakukan," kata Direktur Lembaga bantuan Hukum (LBH) Padang, Vino Oktavia, di Padang.

Menurutnya, KPU tidak boleh memihak kepada salah pasangan calon. Jangan sampai ada keberpihakan penyelenggara pilkada terhadap salah satu pasangan calon.

"Sangat disayangkan jika ada anggota KPU Kota Padang diduga terlibat jadi tim kampanye salah satu pasangan calon. Sudah melakukan pelanggaran kode etik KPU,"katanya.

Dia menambahkan, KPUD disumpah oleh UU untuk tetap independen tidak ada keberpihakan apalagi menjadi tim kampanye salah satu pasang calon.

"KPUD disumpah oleh UU untuk independen. Makanya tunjukkan independen, tidak boleh KPU berat sebelah," katanya.

Dia mengatakan, jika ada oknum anggota KPU Kota Padang diduga terlibat salah satu pasangan calon Gubernur harus ditindak tegas.

"Jangan dibiarkan, hal ini akan menjadi pemicu kemarahan dari pasangan calon lain," katanya.

Dia menambahkan, jika memang ada oknum anggota KPU Padang yang diduga terlibat untuk menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon segera membentuk Dewan Kehormatan (DK) Etik.

"Dewan kehormatan (DK) ini nantinya akan menindak jika ada oknum anggota KPU yang diduga terlibat menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon,"katanya.

Tempat terpisah, Ketua KPU Kota Padang, Alison, di Padang, mengatakan pihaknya mendengar isu-isu bahwa anggotanya diduga terlibat jadi tim kampanye pasangan calon.

"Kami akan menelusuri oknum anggotanya yang diduga terlibat menjadi tim kampanye dari salah satu pasangan," katanya.

Dia menambahkan, KPU akan segera membentuk Dewan Kehormatan jika ada oknum anggotanya yang diduga terlibat menjadi Tim Kampanye dari salah satu pasangan calon Gubernur Sumbar.

"Dewan kehormatan nantinya akan mencari kebenaran yakni dengan melakukan analisis, pertemuan dan diskusi," katanya. (Ant/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010