"Hampir setiap hari, ratusan TKI menjadi korban `trafficking` karena lemahnya pengawasan pemerintah di daerah," kata Ketua SBMI Jatim, Mohammad Cholily, di Kabupaten Jember, Senin.
Menurut dia, Jawa Timur merupakan provinsi terbanyak yang mengirimkan TKI ke berbagai negara tujuan, sehingga ribuan TKI asal berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur rawan terhadap kasus eksploitasi dan "human trafficking".
Data di Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyebutkan sebanyak 37.899 TKI asal Jatim bekerja di sejumlah negara tujuan TKI, selama tahun 2009.
Sementara data penempatan TKI di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) tercatat sebanyak 46.418 orang asal Jatim menjadi TKI, selama tahun 2009.
"Beberapa daerah yang menjadi penyumbang terbesar TKI di Jatim antara lain Kabupaten Tulungagung, Malang, Kediri, Jember dan Banyuwangi," kata Cholily.
Ia menegaskan, penyebab maraknya TKI yang menjadi eksploitasi antara lain informasi yang diterima calon TKI masih minim terkait dengan prosedur penempatan TKI ke luar negeri dan calo TKI yang berkeliaran di mana-mana.
"Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) masih lemah dalam melakukan pengawasan terhadap maraknya calo yang ada di sejumlah kabupaten/kota di Jatim," paparnya.
Selain itu, lanjut dia, dokumen TKI yang menjadi korban eksploitasi dan perdagangan manusia dipastikan palsu, sehingga SBMI terkadang kesulitan untuk memproses persoalan tersebut.
"Dari 18.461 TKI yang menjadi korban `trafficking` , sebanyak 300 TKI mengadukan kasus eksploitasi kepada SBMI Jatim," ujarnya.
Cholily menjelaskan, eksploitasi TKI juga dialami oleh anak-anak yang menjadi buruh migran, bahkan sebanyak 60 buruh migran anak-anak menjadi korban "trafficking" anak-anak.
"Kami mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap para calo TKI dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) `nakal` yang menyebabkan TKI terlantar di negara tujuan," ucapnya tegas.
Apabila pemerintah tidak melakukan tindakan tegas, lanjut dia, semakin banyak buruh migran yang menjadi korban eksploitasi dan perdagangan manusia.
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
