Penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Sugiri Syarief dan diterima oleh Gubernur Jateng Bibit Waluyo bersama Ketua Penggerak PKK Jateng Sri Suharti, di Balaikota Surakarta, Senin.
Menurut Sugiri Syarief, Jateng yang terbaik dalam mengendalikan pertumbuhan penduduknya melalui program KB mandiri dibanding 33 provinsi lainnya di Indonesia. Angka pertumbuhan pendudukan Jateng 2005-2010 mencapai 0,36 persen dari total jumlah pendudukan 32,5 juta jiwa.
"Sedangkan, untuk laju petumbuhan penduduk tingkat nasional mencapai 0,6 persen," katanya.
Ia menjelaskan, sebelumnya laju angka kelahiran di Jateng dari tahun 1961 hingga 1971 mencapai 1,46 persen, sedangkan tahun 2000 hingga 2005 turun menjadi 0,6 persen.
Menurut Sugiri, keberhasilan pemerintah Jateng dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, karena komitmen para kepala daerah kabupaten dan kota yang menggalakan kembali program KB, baik melalui jalur program PKK, eleman masyarakat, dan perorangan.
"Jateng dalam melaksanakan program KB sangat menggembirakan, karena dapat menekan angka kelahiran di wilayah ini," katanya.
Menurut dia, jika program KB mandiri akan berjalan dengan baik di daerah, maka diharapkan tumbuh keluarga bahagia sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan masyarakat sejahtera.
Ia menjelaskan, ada enam provinsi laju pertumbuhan pendudukan di Indonesia masih tinggi yakni Papua, Papua Barat, Nusa Ternggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Nangroe Aceh Darusaslam. Pemerintah memberikan subsidi penuh kepada enam provinsi tersebut.
"Pemerintah memberikan bantuan dana untuk program KB dengan sistem prioritas warga miskin dan daerah yang memiliki angka kelahiran paling tinggi seperti di Nusa tenggara Timur mencapai 4,2 persen," katanya.
Menurut dia, pemerintah menyediakan anggaran untuk program KB 2010 mencapai Rp1,6 triliun, sedangkan tahun depan diperkirakan akan mengalami kenaikan mencapai Rp2,4 triliun.
Sementara Gubernur Bibit Waluyo menjelaskan, keberhasilan program KB di Jateng karena kerja keras para kader, program PKK dan masyarakat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini.
Menurut Gubernur, dengan program KB mandiri dapat menekan angka kelahiran dan perekonomian masyarakat akan meningkat, sehingga kesejahteraan akan tercapai.
Kendati demikian, Gubernur mengharapkan bantuan pemerintah pusat mengenai pelaksanaan program KB mandiri di tingkat pedesaan. Karena, masyarakat pedesaan mayoritas miliki ekonomi lemah sehingga mereka tidak dapat maksimal ikuti KB mandiri.
"Padahal, masyarakat kita 65 persen di pedesaan sehingga mereka masih perlu subsidi pemerintah. Jika ikut program KB mandiri mereka kasihan mendapatnya kecil atau belum mampu," katanya.
Oleh karena itu, Gubernur mengharapkan program KB mandiri di tingkat pedesaan dapat disubsidi 100 persen oleh pemerintah pusat. Sehingga, program KB mandiri akan berjalan lebih baik dan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk secara nasional.
(ANT/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
harus Cukup seimbang.
Gara2 program KB yg terlalu di tekan,penerus generasi / pewaris NKRI yg akan datang habis.
maka negara akan kekurangan manusia.
Tinggal para jompo /tua-tua.Seperti yg terjadi saat ini di negara Jepang.
Jepang saat ini kekurangan Generasi penerus bangsa,Karena disamping program KB & wanitanya yg tak mau menikah.
Yg tinggal cuma generasi tua2 yg sudah tak berfungsi.