"Itu bukan uang sedikit, dan kami minta instansi pelaksana bertanggung jawab, karena yang digunakan untuk biaya kebersihan adalah uang negara, dan uang rakyat Pamekasan," kata Ketua LSM dari Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) Moh Sahur Abadi, Kamis.
Dana sebesar Rp829.451.250 itu untuk kebersihan kota menjelang penilaian Adipura di Kabupaten Pamekasan disalurkan melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pamekasan pada awal 2011, dari total anggaran dalam APBD sebesar Rp16.293.977.501,47 khusus untuk instansi itu.
Menurut Sahur, bukan hanya besaran dana yang perlu dipersoalkan, akan tetapi kinerja BLH juga perlu dievaluasi. "Tahun lalu pemkab Pamekasan ini kan dapat piagam penghargaan Adipura, sekarang piagamannya saja tidak dapat," kata Sahur Abadi menjelaskan.
Oleh karena itu, FKMP meminta agar pertanggung jawaban penggunaan dana khusus untuk biaya kebersihan kota dalam rangka penilaian Adipura di Kabupaten Pamekasan tersebut harus benar-benar transparan.
Jika tidak, FKMP meminta agar pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan turun tangan mengatasi persoalan tersebut.
Di bagian lain, Ketua FKMP ini juga menilai, gagalnya pemkab Pamekasan dalam meraih Adipura kali ini, karena pemkab gagal meningkatkan peran masyarakat dalam berupaya menciptakan lingkungan sehat dan bersih.
Tidak hanya kalangan LSM sejumlah aktivis mahasiswa di Pamekasan juga banyak yang memprotes pemkab Pamekasan terkait kegagalan pemerintah di kota itu dalam meraih Adipura, terutama jika dibandingkan dengan besaran dana yang telah dikeluarga.
"Semboyannya saja Pamekasan Berteman, bersih, tertib aman. Buktinya mana," kata Zaini dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan.
Sejak banyak kalangan yang menuai protes kegagalan pemkab Pamekasan dalam meraih piala Adipura kali ini, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Didik Hariadi sulit dikonfirmasi terkait persoalan tersebut.
Selama tiga hari berturut-turut sejumlah wartawan di Pamekasan yang berupaya konfirmasi protes masyarakat itu, termasuk penggunanaan dana kebersihan, mantan Kabag Umum ini selalu beralasan sibuk dan belum bisa memberikan penjelasan kepada media.
Sebelumnya, Bupati Kholilurrahman menyatakan ada beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan Kabupaten Pamekasan mendapatkan penghargaan Adipura. Salah satunya, perubahan kebijakan yang dikeluarkan secara lisan dari pemerintah pusat bahwa, batas minimal penilaian pada pantau pertama ke kedua minimal harus 71. "Sementara nilai yang diraih Pamekasan hanya 70," katanya.
Meski menyatakan kecewa dengan kegagalan Pamekasan dalam meraih Adipura, mantan Ketua PC NU Pamekasan ini mengaku menerima dengan kenyataan itu. (ZIZ/M008/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
