Kairo (ANTARA News) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo mengimbau semua warga negara Indonesia (WNI) untuk menghindari tempat-tempat aksi protes anti-pemerintah yang semakin marak belakangan ini.

"Sejauh ini semua WNI di Mesir dalam keadaan aman dan KBRI sudah mengimbau untuk tidak mendekati tempat-tempat unjuk rasa terutama di Tahrir," kata Atase Pertahanan KBRI Kairo, Kol. Laut (P) R Teguh Isgunanto, kepada ANTARA Kairo, Selasa.

Terkait dengan beberapa warga negara asing yang ditangkap pihak keamanan Mesir karena diduga bergabung turut melakukan unjuk rasa di Tahrir, Teguh mengatakan bahwa belum ada laporan bahwa ada WNI termasuk yang ditangkap tersebut.

"Saya secara intensef melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Mesir, namun sejauh ini tidak ada WNI yang ditangkap," katanya.

Sementara itu, aksi unjuk rasa yang memuncak sejak Jumat (18/11) di Bundaran Tahrir itu kini telah meluas ke kota-kota provinsi lain seperti di Iskandariyah, Ismailiyah, Tanta dan Masourah.

Bundaran Tahrir yang menghubungkan sejumlah jalan di pusat kota Kaoro itu ditutup sejak Jumat lalu.

Kementerian Kesehatan mengatakan jumlah korban tewas hingga Selasa tercatat 35 orang termasuk empat polisi akibat bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan.

Aksi protes tersebut menuntut pembubaran kabinet dan Majelsi Tertinggi Angkatan Bersaenjata ( SCAF) yang berkusasa sejak tumbangnya rezim pimpinan Presiden Hosni Mubarak pada 11 Februari silam.

Kabinet pimpinan Perdana Menteri Menteri Essam Sharaf pada Senin (21/11) mengajukan pengunduran diri, namun SCAF belum mengabulkan penguduran diri tersebut.

Pemrotes juga menuntut dibentuknya Dewan Penyelamat Negara untuk menggantikan pemerintah dalam mengawal reformasi hingga terbenntuknya pemerintahan baru pilihan rakyat.

Tuntutan tersebut mengemuka karena menganggap SCAF berusaha mencengkram kekuasaan dengan mengulur-ulur waktu pengalihan kekuasaan kepada sipil.

Pemilihan parlemen sedianya berlangsung pada September lalu namun diundur dan dijadwalkan pada 28 November 2011 ini.

Banyak kalangan meragukan terlaksananya pemilu sesuai jadwal pada pekan depan tersebut, namun Ketua Komisi Pemilihan Umum, Abdul Muis Ibrahim, pada Selasa menegaskan bahwa pemilihan parlemen tetap pada 28 November.

Di sisi lain, 23 kekuatan politik menyerukan unjuk rasa satu juta orang pada Selasa dengan slogan "demonstrasi penyelamatan negara".

Ikhwanul Muslimin yang menjadi motor revolusi Mesir bersama Kelompok Salafiah menyatakan tidak bergabung dalam unjuk rasa satu juta orang tersebut, namun mengimbau aparat keamanan untuk tidak bertindak keras terhadap pengunjuk rasa.

(M043)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011