"Kalau kemudian dipandang perlu ada rapat gabungan, maka tentu Komisi I DPR akan mengundang komisi komisi terkait dengan kasus surat Seskab itu," kata Djoko Susilo.
Jakarta (ANTARA News) - Gagasan memanggil kembali Sekretaris Kabinet (Seskab) Sudi Silalahi menguat di kalangan anggota DPR RI karena penjelasan yang disampaikannya kepada Komisi II DPR dinilai masih menimbulkan sikap penasaran di sebagian kalangan parlemen. "Penjelasan Seskab itu semakin tidak jelas dan bahkan semakin membingungkan karena terjadi inkonsistensi dari jawaban-jawabannya. Itu bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah," kata anggota Komisi I DPR dari F-KB AS Hikam kepada wartawan di Press Room DPR/MPR Senayan Jakarta, Jumat. Anggota Komisi I DPR RI Djoko Susilo dari F-PAN mengatakan, kemungkinan komisinya akan mengundang Seskab sebagai kelanjutan dari rapat kerja dengan Komisi II DPR Kamis (23/2) karena masih ada beberapa hal lain yang perlu dipertanyakan. Kemungkinan undangan itu minggu depan. "Kalau kemudian dipandang perlu ada rapat gabungan, maka tentu Komisi I DPR akan mengundang komisi komisi terkait dengan kasus surat Seskab itu," kata Djoko Susilo. Hikam menambahkan, kasus Seskab pada prinsipnya adalah ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu persoalannya sampai saat ini tidak jelas akibat inkosistensi jawaban-jawaban itu. Misalnya, Seskab tidak mengakui ada pertemuan dengan PT Sun Hoo Engineering, namun kemudian diakui ada pertemuan. Semula dikatakan tidak ada "katabelece" kepada Menteri Kehutanan, akhirnya diakui hal itu dan begitu seterusnya. "Kalau begini caranya, bisa merusak `public trust` atau merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintahan secara umum. Untuk itu harus ada investigasi dan Seskab harus non-aktif dulu untuk sementara supaya tidak terjadi 'conflict of interest'. Setelah selesai investigasi lalu diumumkan dan Seskab bisa aktif kembali," kata mantan Menristek era Gus Dur itu. Hikam menyatakan, sebenarnya DPR hanya ingin klarifikasi dan publik ingin tahu apakah memang terjadi "abuse of power" atau tidak, seperti yang diperkirakan banyak orang. Bagi Hikam, soal apakah DPR RI akan mengambil tindakan atau tidak, hal itu tidak terlalu penting. Hanya saja, jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Karena itu, kata mantan Peneliti LIPI itu, petinggi-petinggi negara diminta untuk jujur mengatakan apa adanya. "Apa susahnya sih mengatakan, `ya ini terjadi`, saya salah dan saya cabut. Kasus Seskab itu adalah kesalahan yang wajib dicabut, dan jangan diulangi lagi," katanya. Sementara itu anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Alvin Lie menilai penyelesaian kasus ini sebenarnya tidak sulit. Semua terpulang kepada Presiden sebagai atasan langsung apakah akan bertindak tegas atau tidak. Apa lagi nama Presiden juga disebut-sebut dalam surat tersebut. Dia mengingatkan, kalau serius memberantas KKN, Presiden harus mengambil tindakan agar Sudi diperiksa secara intensif dan independen. "Yang palsu itu apanya?" Kalau substansi suratnya tidak palsu, maka Seskab harus bertanggung jawab, jangan mengalihkan isu," sambungnya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006