Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Selasa, mengatakan bahwa pengurus FKBKM yang telah dikukuhkan beberapa waktu lalu merupakan mitra pemerintah untuk membantu pemda dalam mengatasi kawasan kumuh dan percepatan pembangunan infrastruktur di Bantul.
"Saya berharap keberadaan FKBKM dapat mewadahi aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mengatasi kawasan kumuh dan percepatan pembangunan infrastruktur di Bantul," katanya.
Baca juga: Penataan kawasan kumuh Winongo Yogyakarta tetap dilanjutkan
Oleh karena itu, Abdul Halim berharap Pengurus FKBKM periode 2022-2027 dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menggulirkan program program penanggulangan kawasan kumuh yang menjadi perhatian Pemkab Bantul.
Ketua FKBKM Putra Setiyarta mengatakan, para pengurus yang dilantik untuk kepengurusan periode 2022-2027 siap menjalin sinergi dengan Pemkab Bantul dalam penanganan kawasan kumuh.
Baca juga: Pemkot Sukabumi berupaya entaskan kawasan kumuh
"Program kami bermitra dengan pemerintah untuk pengurangan kawasan kumuh yang dalam SK Bupati tertulis ada 295 hektare. Rencananya pada 2023 ini program dimulai dari bantaran Sungai Winongo yang ada di wilayah Desa Pendowoharjo dan Panggungharjo," katanya.
Dia mengatakan, program tersebut akan berlanjut pada tahun berikutnya untuk menyasar kawasan kumuh di Bantul lainnya.
Pengurus Bidang Advokasi FKBKM Fauzan mengatakan, FKBKM yang ada di Kabupaten Bantul merupakan motor penggerak relawan di masing-masing kelurahan.
Baca juga: Pemkot Palembang lanjutkan program kota tanpa kumuh
"Dengan demikian, masyarakat bisa saling gotong royong, bahu membahu dalam membangun Kabupaten Bantul," katanya.
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023
