Penguatan sistem perlindungan WNI menjadi salah satu program kerja prioritasJakarta (ANTARA) - Calon Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Brunei Darussalam Dr Achmad Ubaedillah MA menyampaikan salah satu program kerja prioritas yang dipaparkan dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Komisi I DPR RI adalah terkait perlindungan WNI.
“Penguatan sistem perlindungan WNI menjadi salah satu program kerja prioritas,” kata Ubaedillah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.
Prioritas lainnya adalah kemitraan strategis bidang ekonomi digital, ekonomi kreatif dan ekonomi hijau, perluasan akses pasar, promosi dan perlindungan investasi, kemitraan strategis bidang ekonomi syariah, produk dan pariwisata halal, kemitraan strategis bidang pendidikan (vokasi) dan peningkatan diplomasi publik baik sosial, budaya maupun agama.
Mantan Atase Pendidikan, Riset dan Teknologi (Atdikbudristek) KBRI Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia 2017 - 2021 ini mengatakan Brunei pemetaan kepentingan utama negara Brunei adalah merupakan mitra kerja sama bidang perdagangan dan industri, sumber tenaga kerja asing terbesar dan mitra kerja sama bidang sosial, budaya dan agama.
Baca juga: Komisi I DPR: Uji kelayakan 13 calon dubes soroti isu strategis
Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menginginkan agar KBRI Bandar Seri Begawan mampu memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
Dia mengatakan saat uji kepatutan tadi juga ada masukan dari Komisi I untuk mendirikan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) di Brunei Darussalam.
"Itu mungkin saja. Kita melihat sejauh mana kebutuhan lapangan. Mungkin juga diturunkan menjadi pusat-pusat pembelajaran, mungkin per distrik atau per kabupaten. Nanti akan kami komunikasikan dengan Kemdikbudikti sejauh mana kebutuhan itu, karena bagaimanapun negara harus hadir," katanya.
Pihaknya juga akan mendorong agar ada MoU penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Baca juga: Calon Dubes Rumania sebut aspek pelayanan WNI jadi perhatian DPR RI
"Untuk perekonomian, kesamaan budaya dan agama bisa menjadi pintu masuk untuk mempromosikan produk-produk halal, produk-produk UMKM, kemudian juga mempertemukan komunitas bisnis Indonesia bisa lewat gathering atau pameran sehingga bisa meningkatkan perdagangan dan ekspor kita," katanya.
Ubaedillah saat ini tercatat sebagai Pengurus Kerja Sama Luar Negeri-Kerja Sama Internasional (HLN-KI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Periode 2020 - 2025.
Kemudian anggota Badan Pengembangan Jaringan Internasional PBNU Periode 2022 - 2027.
Achmad Ubaedillah meraih doktor dari Departemen Sejarah University of Hawai di Manua, Honolulu, Amerika Serikat.
Baca juga: Meutya sebut 13 calon dubes telah selesai uji kepatutan dan kelayakan
Baca juga: Anggota DPR mengapresiasi kemampuan calon dubes dari diplomat karier
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023
