Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia meminta Amerika Serikat (AS) menjaga hubungan militer kedua negara lebih bersifat permanen, karena ada usaha-usaha tertentu di Washington, untuk mengubahnya, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menerima kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) AS, Donald Rumsfeld, di Jakarta, Selasa. Menurut Juru Bicara Kepresidenan, Dino Patti Djalal, Presiden Yudhoyono kepada Rumfseld menekankan pentingnya normalisasi atau pemulihan hubungan di antara militer AS dan Indonesia dilakukan secara permanen. "Karena, masih ada usaha-usaha di Washington untuk mengubah hubungan yang telah mengalami normalisasi ini," kata Dino, usai mendampingi Presiden Yudhoyono dalam pertemuan dengan Rumsfeld. Pemerintah AS pada November 2005 memulihkan kembali hubungan militernya dengan Indonesia, yaitu mencabut secara penuh embargo militer yang sebelumnya dikenai terhadap Indonesia berkaitan dengan tuduhan terlibatnya Indonesia dalam kerusuhan pasca-jajak pendapat di Timor Timur (Timtim) pada 1999. AS menerapkan kebijakan tersebut berdasarkan hak Departemen Luar Negeri (Deplu) AS kepada Kongres, dan berlaku untuk tahun fiskal 2006. Terhadap pernyataan Yudhoyono, ujar Dino, Rumsfeld mengatakan bahwa dirinya merupakan salah satu pihak di dalam Pemerintahan AS yang aktif mendorong pemulihan hubungan militer dengan Indonesia. Rumsfeld menyatakan, anggapannya bahwa jika ada masalah di antara Indonesia dengan AS, maka yang paling penting adalah masalah itu segera diselesaikan, dan bukannya dengan memutuskan hubungan militer kedua negara. "Menurut beliau, pemutusan hubungan militer sebenarnya tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga merugikan AS," kata Dino. Selain mengenai pemulihan hubungan militer Indonesia-AS, Yudhoyono dan Rumfseld juga membahas sejumlah isu lainnya, yaitu situasi di Timur Tengah menyangkut Palestina, Irak dan Iran, serta proses perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Isu-isu lainnya, menurut Dino, seperti pemberantasan terorisme dan pengamanan Selat Malaka juga dibahas, kendati tidak secara terinci. Menanggapi Palestina, kata Dino, Presiden Yudhoyono menjelaskan posisi Indonesia tentang isu tersebut, serta hasil-hasil pertemuannya baru-baru ini saat kunjungan Menlu Palestina, Mahmoud Al Zahar, ke Jakarta, serta rencana kunjungan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, ke Indonesia, yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2006. "Langkah-langkah ini disambut baik oleh Menteri Pertahanan Rumsfeld," kata Dino. Penjelasan mengenai posisi Indonesia juga disampaikan Yudhoyono kepada Rumsfeld berkaitan dengan isu nuklir Iran, di tengah tawaran paket insentif oleh tiga negara Uni Eropa (EU Three), yang melibatkan Jerman, Prancis dan Inggris, kepada Iran. "Presiden berharap jalur diplomasi ini perlu terus dihidupkan, sehingga dapat mencapai solusi, dan yang penting bagi Presiden adalah utuk mencegah terjadinya konflik terbuka, karena kalau pecah konflik terbuka, maka stabilitas kawasan ekonomi dunia akan terganggu," kata Dino. Kepada Rumsfeld, ungkap Dino, Kepala Negara juga menekankan bahwa belakangan ini ada ancaman keamanan yang lebih besar dan lebih banyak membunuh warga, seperti yang dialami Indonesia, yaitu ancaman non-konvensional, seperti tsunami dan gempa. "Presiden menekankan keperluan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani ancaman non-konvensional, antara lain transportasi," ujar Dino. Saat menerima Rumsfeld selama 45 menit sejak pukul 14:00 WIB, Presiden Yudhoyono didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Widodo AS, Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, dan Panglima TNI, Marsekal TNI Djoko Suyanto. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006