Kandangan (ANTARA) - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, Kusairi mengakui dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pihaknya terkendala luas lahan yang tidak sebanding dengan jumlah petugas yang ada.

"Selain itu, kendala dan hambatan yang kita hadapi di lapangan seperti akses masuk yang sulit terjangkau, sulit menjerat pelaku karena kurangnya bukti, ketersediaan air yang terbatas, serta minimnya sarana dan prasarana tenaga dan dana," ujar Kusairi, dalam keterangan, di Kandangan, Senin.

Dijelaskan dia, berdasarkan hasil rakor BPBD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diketahui bahwa tahun 2023 diperkirakan adalah silklus lima tahunan cuaca ekstrem.

Kondisi yang terjadi ini, menurut keterangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalsel membuat semakin banyaknya titik-titik api, termasuk di wilayah Kabupaten HSS.

Baca juga: Polda Kalsel bangun posko karhutla amankan wilayah rawan terbakar 

Baca juga: 8 hektare lahan di Kampus UIN Antasari Kalsel hangus akibat karhutla

Di wilayah HSS sendiri telah di tetapkan status siaga bencana karhutla, pihaknya dari BPBD telah mendirikan posko siaga bencana karhutla di masing-masing kecamatan, beranggotakan TNI-Polri, BPBD dan masyarakat peduli api.

"Kami juga dari BPBD telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan karhutla, baik berupa pembagian brosur, pemasangan sepanduk dan lainnya," ujarnya, dalam paparan rapat koordinasi penanganan karhutla di wilayah hukum Polres HSS, di Aula Tinggiran.

Dandim 1003 HSS Letnan Inf Nurliwidie Nurdin Kanan, menambahkan bhabinkamtibmas dapat berkolaborasi dengan bhabinsa dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam penanganan karhutla, serta di bantu dari camat dan kepala desa.*

Baca juga: Kepala BNPB: Jangan toleransi bakar lahan di Kalsel dengan perda

Baca juga: Tanggulangi karhutla, eempat helikopter dioperasikan di Kalsel

Pewarta: Imam Hanafi/faturahkam
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023