Jakpro telah bermusyawarah dengan warga secara langsungJakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut PT. Jakarta Propertindo masih terus mengusahakan Kampung Susun Bayam bisa segera dihuni warga terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
"Hunian Kampung Susun Bayam sebetulnya sudah berproses dan ditangani Jakpro selaku pemilik bangunan," kata Asisten Pembangunan (Asbang) dan Lingkungan Hidup Setda DKI Afan Adriansyah dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI di Jakarta, Kamis.
Afan menuturkan pihak Jakpro telah bermusyawarah dengan warga secara langsung namun belum mencapai kesepakatan.
Dia menegaskan pihaknya tidak akan lepas tangan agar warga khususnya kelompok tani di kawasan itu bisa segera hidup layak di Kampung Susun Bayam.
Sementara, anggota DPRD DKI Wibi Andrino menegaskan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentunya untuk mendukung pembangunan terutama menurunkan angka kemiskinan di Ibu Kota.
"Dimana keseriusan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan hak-hak warga Kampung Bayam Jakarta Utara terhadap hunian," ujar Wibi.
Hingga kini terhitung sudah delapan bulan, warga Kampung Bayam hidup di tenda luar JIS. Rusun yang dijanjikan ternyata listrik dimatikan dan tempat ibadah ditutup.
Dia mempertanyakan bagaimana mandat pemerintah yang sudah menjanjikan agar mereka bisa hidup terjamin dan layak.
Apalagi, kata dia, pihak yang terkait masalah tersebut sudah menjanjikan warga bisa menerima kunci rusun tersebut pada 1 Januari 2023 namun tidak ada kabar hingga Agustus ini.
Apalagi, kata dia, pihak yang terkait masalah tersebut sudah menjanjikan warga bisa menerima kunci rusun tersebut pada 1 Januari 2023 namun tidak ada kabar hingga Agustus ini.
"Bahkan daftar nama warga yang menempati unit per unit pun sudah ada, tinggal kunci rusunnya saja belum dikasih," katanya.
Sebelumnya, Ketua Koperasi dan Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Muhammad Furqon menyatakan kesanggupan membayar tarif sewa rusun yakni sebesar Rp600 ribu per bulan.
Namun dia masih menunggu adanya surat tertulis dari pihak terkait.
"Ayo, kooperatif kita membangun bersama. Kita bisa membangun ekonomi, tapi buatlah surat hitam di atas putih kita sanggup Rp600 ribu per bulan," kata Furqon.
"Ayo, kooperatif kita membangun bersama. Kita bisa membangun ekonomi, tapi buatlah surat hitam di atas putih kita sanggup Rp600 ribu per bulan," kata Furqon.
Sebanyak 64 kepala keluarga (KK) dari Koperasi dan Kelompok Tani Kampung Bayam Madani berharap adanya kejelasan hunian layak di Kampung Susun Bayam.
Baca juga: Legislator berharap Pemprov DKI lengkapi fasilitas di Kampung Bayam
Baca juga: Jakpro kooperatif terkait gugatan warga Kampung Bayam
Baca juga: DKI koordinasi Dishub dan Disdik cari solusi akses warga Kampung Bayam
Baca juga: Legislator berharap Pemprov DKI lengkapi fasilitas di Kampung Bayam
Baca juga: Jakpro kooperatif terkait gugatan warga Kampung Bayam
Baca juga: DKI koordinasi Dishub dan Disdik cari solusi akses warga Kampung Bayam
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023
