"Keppres tentang pengelolaan Danau Toba itu diyakini bisa semakin memaksimalkan kebijakan dan strategi pemerintah dalam pembangunan pariwisata di Sumut dimana Danau Toba sebagai ikon pariwisata," kata Menteri Pariwisata, Arief Yahya, di Medan, Kamis.
Keppres itu akan ada ketentuan tentang pembentukan dewan pengelolaan Danau Toba, dimana di dalamnya ada anggota yang berasal dari masing-masing lembaga atau kementerian.
Dengan adanya wakil dari semua kementerian, maka pembangunan dan pengelolaan pariwisata bisa semakin cepat dilakukan.
Apalagi, kaldera Danau Toba sedang diusulkan dan diharapkan bisa masuk dalam Global Geopark Network.
Sekda Pemerintah Provinsi Sumut Hasban Ritonga menyebutkan, Sumut dan semua jajaran terkait dibantu Pemerintah Pusat berupaya terus agar UNESCO menerima Kaldera Danau Toba itu masuk dalam Global Geopark Network.
Dia menjelaskan, biasanya, UNESCO akan melakukan sidang pada bulan September dan diharapkan menyetujui Geopark Kaldera Danau Toba itu.
"Memang perlu terus pembenahan khususnya di sektor infrastruktur seperti fasilitas jalan yang bisa membuat waktu lama tempuh Medan-Danau Toba bisa lebih cepat dari dewasa ini yang masih 4 hingga 5 jam," katanya.
Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
