"Sebetulnya, jika tidak ada tekanan, tidak ada masalah. Namun, pengalaman kami sebelumnya, saksi ada yang ikut mengantarkan memilih," kata Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Blitar Sunaryo di Blitar, Senin.
Ia mengatakan, warga tuna netra saat pemilihan sebenarnya sudah didampingi orang yang dipercaya, termasuk dari keluarga untuk mengantarkan mereka memberikan hak suara. Namun, dari berbagai pengalaman terkadang ada intervensi dari saksi calon yang memaksa ikut masuk saat hendak memberikan hak suara dalam pemilihan.
Ia berharap, KPU memberikan fasilitas khusus ke warga penyandang disabilitas terutama tuna netra, dengan harapan mereka bisa memberikan hak suaranya dengan lebih netral dan tenang, tanpa intervensi dari pihak manapun.
"Kami berharap ada alat bantu pemilihan," harapnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Kota Blitar Ummu Khoiru Wardhani mengatakan KPU sebenarnya sudah menyediakan fasilitas untuk penyandang tuna netra berupa template braile. Nantinya, template braile itu akan ditempatkan di lokasi TPS yang terdapat penyandang disabilitas tuna netra.
Selain menyediakan template braile, ia juga mengatakan sebenarnya sudah ada aturan jika penderita disabilitas tuna netra diperbolehkan mengajak suadara yang dipercaya dalam pemilihan, namun untuk saksi tidak diperbolehkan.
"Saksi tidak dibenarkan memberikan tekanan. Kami akan menjelaskan nanti hak dan kewajiban saksi di TPS," ujarnya.
Ia juga berharap, partisipasi aktif dari warga penyandang disabilitas saat pemilihan kepala daerah di kota ini yang digelar serentak, 9 Desember 2015. KPU juga gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat pun, termasuk warga penyandang disabilitas memerikan hak suaranya.
"Kami terus lakukan sosialisasi, termasuk melibatkan Pertuni (persatuan tuna netra Indonesia). Kami harapkan partisipasi aktif agar dalam pilkada menggunakan hak pilihnya," ujarnya.
Ia mengatakan, sosialisasi itu penting dilakukan, sebab untuk penderita disabilitas lebih istimewa. Mereka mempunyai keterbatasan fisik, sehingga saat pemberian hak suara memerlukan perlakuan istimewa.
Pemilihan kepala daerah di Kota Blitar diikuti dua pasangan calon, yaitu Muhsin-Dwi Sumardiyanto yang berangkat dari calon perseorangan serta Samanhudi Anwar-Santoso, yang merupakan petahan. Pasangan ini diusung koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, NasDem, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Golkar, Hanura, Partai Amanat Nasional, dan Demokrat.
Pewarta: Destyan Handri Sujarwoko
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2015
