"Pembangunan maritim dewasa ini tidak bisa dibebankan kepada satu atau dua institusi saja," kata Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, Zulficar Mochtar, dalam rilis di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, dalam membangun sektor kelautan di Tanah Air memerlukan kerja sama dan sinergi yang kuat sebab bidang kemaritiman dinilai merupakan sebuah pembangunan multidimensi.
Ia memaparkan, pihaknya mengapresiasi apa yang pernah dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur yang berani membuat Departemen Eksplorasi Laut.
Sebagaimana diketahui, departemen tersebut merupakan cikal bakal dari kemunculan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sekarang ini.
"Gusdur telah meninggalkan warisan yang sangat besar pada perubahan kebijakan kelautan Indonesia sehingga pascareformasi, kelembagaan dan tata kelola kemaritiman sudah mulai menemukan bentuknya," paparnya.
Sebagaimana diwartakan, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia maka diperlukan langkah tegas dalam mereformasi sektor kelautan dan perikanan nasional.
"Untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus dilakukan langkah-langkah tegas, salah satunya adalah kebijakan moratorium yang menghentikan operasi kapal-kapal asing yang menggunakan alat tangkap ikan berukuran lebih dari 600 GT (gross tonnage)," kata Nilanto Perbowo.
Menurut Nilanto, aksi tegas itu sudah dilakukan sejak akhir 2014 untuk menegakkan kedaulatan laut Indonesia, sehingga manfaat dari sumber daya laut nasional bisa lebih dimaksimalkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan kapal-kapal asing.
Dengan keuntungan itu, ujar dia, dulu kapal-kapal nelayan kecil Indonesia tidak pernah bermimpi akan mendapatkan ikan besar yang bagus, karena biasanya sudah habis dicuri oleh kapal-kapal asing berukuran besar yang beroperasi di Indonesia.
"Tapi saat ini, mereka, para nelayan kita, bisa mendapatkan ikan-ikan besar dengan cara yang tidak sulit," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP.
Sebelumnya, pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan, perwujudan konsep poros maritim dunia jangan sampai menjadi "kavlingisasi" atau membagi-bagi lahan atau daerah di kawasan pesisir nusantara.
"Poros maritim dunia justru nampak sebagai kavlingisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," kata Abdul Halim.
Menurut dia, hal tersebut terindikasi dari semakin banyaknya pengembang properti yang membangun di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di berbagai daerah.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
