counter

Pengusaha: Kecepatan koneksi OSS bakal dongkrak investasi

Pengusaha: Kecepatan koneksi OSS bakal dongkrak investasi

Ketua Gabungan Pengusaha Industri Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman. (ANTARA News/ Sella Panduarsa Gareta)

"Batasan nilai yang dapat insentif tax holiday dan tax allowance kalau bisa diturunkan juga untuk mendorong investasi"
Jambi (ANTARA News) -  Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) menilai bahwa jika sudah terkoneksi dengan baik, maka sistem pelayanan elektronik terpadu atau Online Single Submission (OSS) akan mempermudah investor dalam mengurus perizinan usahanya.

"Kecepatan perizinan. Sekarang sudah OSS tapi belum terkoneksi.  Kalau OSS jalan mungkin sangat menolong," kata Ketua Gapmmi Adhi S Lukman saat dihubungi Antara, Kamis.

Menurut Adhi, beberapa hal perlu dilakukan pemerintah untuk dapat mendongkrak investasi di tanah air, antara lain yakni perlunya menyatukan tekad dan visi antara pemerintah pusat dan daerah dengan dunia usaha.

Selain itu, dibutuhkan sinkronisasi regulasi untuk mencapai target-target yang ingin dicapai pemerintah maupun dunia usaha.

"Batasan nilai yang dapat insentif tax holiday dan tax allowance kalau bisa diturunkan juga untuk mendorong investasi," ujar Adhi.

Dalam Nota Keuangan yang dibacakan di depan MPR, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus menjaga iklim investasi dan kemajuan dunia usaha domestik dengan kebijakan insentif perpajakan. 

"Pemerintah juga telah mengeluarkan pengaturan pajak khusus sebagai insentif untuk usaha kecil dan menengah, serta melakukan perluasan basis pajak sebagai kelanjutan hasil tax amnesty melalui Automatic Exchange of Information (AEoI)," papar Presiden.

Ke depan, lanjut Presiden, kebijakan perpajakan diharapkan juga lebih akomodatif menghadapi tren ekonomi digital dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung administrasi perpajakan.

 

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2018

BP Batam gunakan “blockchain” dalam tata kelola pemerintahan

Komentar