Seperti gempa bumi politikJakarta (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum sepakat memberikan kesempatan kepada Partai Berkarya untuk memperbaiki dokumen bakal calon anggota legislatif di 14 daerah pemilihan yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh lembaga penyelenggara pemilu itu.
Perbaikan dokumen dan verifikasi paling lambat pada Senin, 27 Agustus 2018, pukul 16.00, demikian putusan kesepakatan yang disampaikan dalam sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan pimpinan sidang Ketua Bawaslu Abhan di Jakarta, Jumat.
"Saya mengapresiasi kesepakatan ini, KPU bekerja secara profesional, setelah kita kemarin berdebat alot selama dua jam," kata Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso usai mendengarkan putusan sidang.
Meskipun tidak seluruhnya keinginan Partai Berkarya dipenuhi, namun dengan adanya kesepakatan tersebut, bakal calon anggota legislatif 14 dapil dari 80 dapil yang diajukan kembali berpeluang untuk maju.
KPU menyatakan 14 daerah pemilihan yang terdiri atas 142 bakal calon anggota legislatif Partai Berkarya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena masalah keterwakilan perempuan.
Putusan verifikasi KPU tersebut membuat Partai Berkarya serasa terpukul. "Seperti gempa bumi politik," kata Priyo.
Namun dengan kesepakatan yang dimediasi oleh Bawaslu, harapan Partai Berkarya kembali meningkat.
Meskipun pihaknya kali ini harus mengalah menggunakan sistem "zipper" terkait dengan nomor urut bacaleg guna memenuhi syarat keterwakilan perempuan oleh KPU.
Sistem "zipper" yang diperkenalkan KPU meminta agar setiap tiga caleg yang diajukan salah satunya adalah perempuan. Hal ini agar caleg perempuan diafirmasi sehingga tetap mendapatkan nomor urut atas.
"Ya dengan sistem ini tentunya ada beberapa bacaleg yang berpotensi harus digeser nomor urutnya," kata Priyo.
Baca juga: Target Berkarya jadi partai "gajah"
Baca juga: Partai Berkarya ajukan sengketa soal DCS ke Bawaslu
Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2018
