counter

Debat Capres

Pengamat: Debat Capres sangat kurang suarakan isu kemaritiman

Pengamat: Debat Capres sangat kurang suarakan isu kemaritiman

Capres nomor urut 01 Joko Widodo menyampaikan pendapatnya saat debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. (ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

Kalau memang Pak Jokowi bervisi maritim kuat dia akan usung terus tapi ini tidak terjadi begitu minimnya pemahaman maritim
Jakarta (ANTARA News) - Direktur The National Maritime Institute (Namarine) Siswanto Rusdi menilai Debat Capres Putaran Kedua kurang membahas soal isu kemaritiman, terutama Poros Maritim yang merupakan visi misi Presiden Joko Widodo.

"Saya enggak tahu ada apa malam ini, kalau memang Pak Jokowi bervisi maritim kuat dia akan usung terus tapi ini tidak terjadi begitu minimnya pemahamanBaca juga: Pengamat: Jokowi enggan sebut melanjutkan studi kelaikan infrastruktur maritim, sehingga tidak bersuara," kata Siswanto kepada Antara di Jakarta, Minggu.

Siswanto menilai apabila sudah menjadi visi dan misi, Jokowi seharusnya akan membawa Poros Maritim dan program andalannya Tol Laut apapun tema debatnya.

Ia menyayangkan isu yang dibahas hanya seputar masalah ikan dan nelayan, sementara itu isu pelaut dan pelabuhan juga tidak kalah substansial.

"Sangat jauh dari harapan maritim, yang diangkat soal ikan dan nelayan saja, tidak tahu bagaimana pelaut bagian dari maritim. mereka meminta upah standar tapi enggak disinggung, berkali-kali mereka mengirim surat mendemo meminta perlakuan khusus tapi enggak disinggung," katanya.

Terkait pelabuhan, lanjut dia, belum adanya pelabuhan Indonesia yang menjadi pelabuhan utama di Asia.

"Dibangun ya, perencanan sangat minim, Presiden pernah meresmikan Pelabuhan Tobelo di Halmahera, apakah itu saat ini disandari kepal, jarang sekali," katanya.

Selain itu,Siswanto menyebutkan soal penegakan hukum laut masih adanya tumpang tindih apakah dilakukan oleh Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Badan Keamanan Laut atau Polisi Air.

"Sekarang siapa yang berwenang, semua punya kewenangan, kita harapkan lima tahun ini adanya penyederhanaan," katanya. 

Baca juga: Pengamat: Kedua capres harus evaluasi program perikanan
Baca juga: Peneliti: Capres tidak menyinggung masalah perubahan iklim

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar