counter

Pemerintah galakkan bantuan pembiayaan ultra mikro

Pemerintah galakkan bantuan pembiayaan ultra mikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencoba jamu dari salah satu warga Sri Sulastri (40) yang mendapatkan pembiayaan ultra mikro (UMi) melalui koperasi di Kampung Pojok, Desa Sindang Sari, Serang, Banten, Jumat. (ANTARA/Citro Atmoko)

Sampai sekarang, keseluruhan sejak 2017, total anggaran UMi Rp7 triliun dan ini terus begulir
Banten (ANTARA) - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil dengan menggalakkan pemberian pembiayaan kredit ultra mikro (UMi) yang masih berjalan hingga kini sejak diluncurkan pada 2017 lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan UMi merupakan salah satu bentuk Social Impact Investment (SII) yang memerhatikan terbentuknya dampak sosial berdampingan dengan keuntungan finansial.

"Sampai sekarang, keseluruhan sejak 2017, total anggaran UMi Rp7 triliun dan ini terus begulir," ujar Sri Mulyani dalam kegiatan “Sinergi Program Pemerintah Untuk Kesejahteraan Rakyat” di Kampung Pojok, Desa Sindang Sari, Serang, Banten, Jumat.

Program UMi yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada pertengahan tahun 2017, sampai saat ini telah menjangkau 34 provinsi dan hampir 540 kabupaten/kota. Pembiayaan UMi yang telah disalurkan hingga tahun 2018 sebesar Rp2,1 Triliun kepada 846.572 usaha mikro.

Di provinsi Banten, dana yang telah disalurkan sebesar Rp90,5 Miliar kepada 32.538 usaha mikro. Sementara itu, sebesar Rp15,8 Miliar pebiayaan UMi telah disalurkan kepada 5.888 usaha mikro. Kabupaten Serang merupakan wilayah nomor dua setelah kabupaten Tangerang di provinsi Banten yang paling banyak menerima bantuan pembiayaan UMi.

Sasaran pembiayaan UMi adalah masyarakat yang baru mulai usaha mikro dan membutuhkan modal kecil maksimal Rp10 juta, serta belum dapat terfasilitasi oleh perbankan. Jumlah usaha mikro telah mencapai 72 persen atau 44 juta dari sektor usaha secara nasional.

Salah satu pelaku usaha mikro, Sri Sulastri (40) mengaku sangat terbantu dengan adanya pembiayaan UMi. Ia mendapatkan pinjaman dan juga pendampingan dari Koperasi Abdi Kerta Raharja sebesar Rp2 juta dengan tenor 25 minggu.

"Alhamdulillah, sejak suami saya meninggal, saya harus membiayai sekolah anak-anak sendiri. Saya sangat terbantu dengan pinjaman dari UMi ini untuk bayar sekolah tiga anak saya. Per minggu saya cuma nyicil Rp92.100 ke koperasi," ujar perempuan yang sehari-harinya menjual jamu tersebut.

Untuk lebih menyejahterakan masyarakat dan mendorong perkembangan usaha UMi, Pemerintah bersama PT PLN juga telah berhasil meningkatkan jumlah desa berlistrik dari 72.141 desa pada tahun 2016 menjadi 75.682 pada tahun 2017.

Selain itu ada program penyediaan air minum. Sampai dengan akhir tahun 2018, Program Nasional Penyediaan Air Minum (PAMSIMAS) telah dilaksanakan di 22.961 desa yang tersebar di 376 kabupaten/kota di 33 provinsi dan berhasil menyediakan tambahan pelayanan air minum bagi 16,7 juta jiwa dan fasilitas sanitasi layak bagi 15,4 juta jiwa.

Dengan tersedianya listrik dan air bersih yang terjangkau, masyarakat kecil dengan usaha UMi diharapkan dapat lebih fokus dalam mengembangkan usahanya menjadi usaha kecil, menengah, dan besar.

Hari ini Kemenkeu menginisiasi program sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dalam bentuk pemberian bantuan pinjaman bagi pelaku usaha kecil dan mikro bagi masyarakat desa.

Menkeu Sri Mulyani Bersama dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau program-program pemerintah antara lain pembiayaan Ultra Mikro , PAMSIMAS, dan Program Listrik Desa oleh PLN.
 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lima fokus kebijakan APBN 2020

Komentar