Disiplinkan pengemudi perlu infrastruktur penegakkan hukum

Disiplinkan pengemudi perlu infrastruktur penegakkan hukum

Ilustrasi - Sejumlah pengendara diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotornya saat Satlantas Polres Kudus menggelar operasi tertib berlalu lintas di Jalan Raya Kudus. (Foto: Akhmad Nazaruddin Lathif)

Sistem penegakkan hukum yang tegas dan berkaitan dengan 'Demerit Point System'
Jakarta (ANTARA) - Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri Brigjen Pol Chryshnanda Dwilaksana mengatakan bahwa upaya untuk membangun kesadaran tertib berlalu lintas atau budaya patuh hukum harus dimulai dari pembangunan infrastruktur yang dapat mengontrol atau mengawasi bahkan memaksa pengguna jalan mentaati peraturan.

"Sistem penegakkan hukum yang tegas dan berkaitan dengan Demerit Point System," kata Brigjen Chryshnanda melalui siaran pers, di Jakarta, Minggu.

Ia juga menekankan perlunya pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas yang diterapkan sejak dini.

Baca juga: Pengamat sebut tilang elektronik untuk tertib lalu lintas masyarakat

"Sistem untuk pendidikan keselamatan pun sudah menjadi bagian dari long life education dan dilakukan sejak usia dini," katanya.

Hal tersebut penting karena ketertiban berlalu lintas mencerminkan budaya bangsa.

"Lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan, cermin budaya bangsa dan cermin tingkat modernitas, sering dipandang sebelah mata, atau dimaklumi bila terjadi masalah lalu lintas," tutur Chryshnanda menambahkan.

Ia juga menyesalkan masih banyaknya pengendara yang tidak merasa bersalah saat melanggar aturan lalu lintas.

Baca juga: Kaum milenial Kota Timika mendeklarasikan tertib berlalu lintas

"Sering kita melihat orang tanpa rasa berdosa terus melakukan pelanggaran (lalu lintas). Lupa bahwa lalu lintas adalah urat nadi kehidupan yang berarti harus aman, selamat, tertib dan lancar. Berlalu lintas selain wajib peduli akan keselamatan bagi dirinya, juga bagi orang lain. Toleransi, empati, peduli merupakan refleksi kesadaran berlalu lintas. Kesadaran inilah menjadi cermin dari peradaban suatu masyarakat, bahkan suatu bangsa," ujar dia.

Maka dari itu menurutnya para pengemudi perlu untuk memenuhi standar kompetensi tertentu sebelum dapat memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

"Sistem pendidikan keselamatan dan sistem uji SIM yang mampu memberikan standar kompetensi bagi para pengemudi dan calon pengemudi," ucapnya.

Ia berharap agar kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas kedepannya semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan lalu lintas yang aman.

"Kesadaran, tanggung jawab dan disiplin dalam berlalu lintas menjadi refleksi dari tingkat budaya dan modernitas suatu bangsa dalam membangun urat nadi menjadi aman," kata dia.

Baca juga: Tim gabungan Pemkot Magelang intensif gelar patroli tertib lalu lintas

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Tilang elektronik bangun budaya masyarakat tertib berlalu lintas

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar