Pakar: Industri tembakau alternatif butuh riset

Pakar: Industri tembakau alternatif butuh riset

Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rohim (tengah) melihat langsung tembakau rajangan saat mengunjungi gudang tembakau di kawasan industri Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (24/9/2020). ANTARA FOTO/Anis Efizudin/aww. (ANTARA FOTO/ANIS EFIZUDIN)

Jakarta (ANTARA) - Director of the Center of Research Excellence on Indigenous Sovereignty and Smoking, Marewa Glover mengatakan industri tembakau alternatif membutuhkan dukungan sains atau riset ilmiah dalam pengaturan atau penjelasan standard konsumsi.

“Pengendalian industri ini sebaiknya berdasarkan sains dengan mengangkat dan meningkatkan standar pengaturan produk, bukan pada pembatasan atau pelarangan,” kata Marewa dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Marewa Glover mengatakan pengendalian produk tembakau alternatif dalam bentuk pembatasan terhadap penggunaan produk tersebut merupakan kebijakan yang kurang tepat. Konsumen, khususnya perokok dewasa, memiliki hak menggunakan produk minim risiko kesehatan yang dapat membantu mereka untuk berhenti merokok secara bertahap.

Sementara itu dalam kesempatan berbeda, Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR, Ariyo Bimmo, mengatakan konsumen memiliki hak untuk mendapatkan akses ke produk pilihan. “Konsumen, dalam hal ini perokok dewasa, berhak mengakses dan menggunakan produk-produk yang dinilai dapat membantu mengurangi risiko kesehatan yang diakibatkan kebiasaan merokok, salah satunya lewat produk tembakau alternatif,” ujarnya.

Sekretaris Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita sebelumnya menyatakan, pihaknya getol dalam mengembangkan teknologi untuk industri ini. Akan tetapi ekosistem aturan yang ada belum optimal dalam mendukung perkembangan produk tembakau alternatif dalam negeri.

Saat ini ribuan pengusaha rokok elektrik yang menjadi anggotanya saat ini masih termasuk dalam skala UMKM mulai menjajaki teknologi ekstraksi nikotin dari sumber daya lokal. Sayangnya, teknologi tersebut masih diadopsi dari penelitian dari luar negeri karena Indonesia masih minim kajian ilmiah terkait hal tersebut.

Padahal dengan sumber daya yang tersedia di dalam negeri, lanjutnya, pengembangan teknologi yang diusung UMKM ini dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian dalam negeri berupa serapan tenaga kerja hingga pungutan cukai.

"Kami berharap ada langkah konkret berupa kebijakan dari pemerintah memberikan dukungan seluas-luasnya kepada pelaku industri dalam bentuk regulasi khusus untuk menstimulus pelaku industri dalam berinovasi dan mengembangkan teknologi," ujar Garindra.

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Wamenkeu ungkap aspek pertimbangan kenaikan cukai hasil tembakau

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar