"Tentunya tim pengawas itu harus segera dibentuk dan diharapkan setelah masa reses selesai tim tersebut sudah ada," ujarnya saat menjadi pembicara dalam diskusi tentang "Carut Marut Pasca-Pansus Century" di ruang wartawan DPR Jakarta, Rabu.
Dengan terbentuknya tim independen itu, ujar anggota Komisi IV DPR itu maka DPR bisa kembali bekerja melakukan tugas-tugas pengawasan atas penuntasan kasus Bank Century itu di ranah hukum.
"Jangan sampai apa yang sudah susah payah diputuskan di DPR itu kemudian sia-sia dan hilang begitu saja," ujarnya. Ia lalu menekankan bahwa apapun keputusan paripurna DPR maka hal itu merupakan keputusan lembaga yang harus dihormati semua pihak.
Dalam diskusi yang menghadirkan sejumlah pembicara itu, Syukur juga mengatakan bahwa dalam penyelidikan kasus Bank Century yang dapat merugikan negara hingga Rp6,7 triliun itu sebenarnya FPDIP, FPG, FPKS dan fraksi-fraksi kritis lainnya merupakan pihak yang mendukung kebijakan Presiden Yudhoyono.
Dikemukakannya bahwa Presiden Yudhoyono telah meminta, agar kasus itu dibuka seterang-terangnya, dan hal tersebut dipenuhi oleh FPDIP bersama kawan-kawan, kecuali Fraksi Partai Demokrat yang justru berupaya menghalang-halangi terbukanya skandal itu.
Saat ditanya tentang mulai digulirkannya berbagai kasus hukum yang melibatkan para politisi PDIP, Syukur menegaskan bahwa hal itu tidak menjadi masalah bagi senior-seniornya di partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
"Kalau memang bersalah silakan di bawa ke ranah hukum, dan semuanya tidak ada yang tersangkut paut dengan partai. Tetapi, kalau semua kasus itu dijadikan sebagai bentuk tekanan-tekanan, agar kami tidak bersuara lantang, maka tentunya kami sangat sayangkan," ujarnya.
Syukur menyangsikan bahwa pengungkapan kasus-kasus hukum yang terkait dengan para politisi PDIP dan juga partai-partai lain yang menentang dana talangan bagi Bank Century hanya kebetulan saja.
(T.D011/U002/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
