MK: Tak ada bukti Rizal Ramli pernah diusung partai sebagai capres

MK: Tak ada bukti Rizal Ramli pernah diusung partai sebagai capres

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kanan) dan Hakim Konstitusi Suhartoyo (kiri) memimpin sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilakukan secara virtual di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi menyatakan Rizal Ramli tidak dapat menunjukkan bukti pernah diusung oleh partai atau gabungan partai seperti yang didalilkan ekonom senior itu dalam persidangan.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi yang disiarkan secara daring di Jakarta, Kamis mengatakan Rizal Ramli mendalilkan beberapa kali mendapat dukungan publik dari beberapa partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan diminta untuk membayar sejumlah uang.

"Namun, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pemohon pernah dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden," ujar Arief Hidayat.

Baca juga: MK tolak gugatan Rizal Ramli soal ambang batas presiden

Baca juga: MK segera bahas kelanjutan gugatan Rizal terkait ambang batas presiden

Baca juga: Rizal Ramli persoalkan ambang batas presiden ke MK


Rizal Ramli pun tidak menjelaskan kepada majelis hakim nama partai politik maupun gabungan partai yang memberikan dukungan dalam pemilihan presiden 2009 sehingga tidak diketahui partai atau gabungan partai tersebut memiliki suara yang signifikan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi menilai apabila benar didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, Rizal Ramli sewajarnya menunjukkan bukti dukungan itu atau menyertakan partai politik pendukung untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang bersama.

Terkait dalil Rizal Ramli mengalami kerugian potensial ketika mendeklarasikan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden harus membayar sejumlah uang kepada partai politik tertentu, Mahkamah menilai hal tersebut tidak relevan dengan aturan ambang batas presiden dalam UU Pemilu.

"Dengan demikian, pemohon tidak mengalami kerugian dengan berlakunya norma tersebut serta tidak terdapat pula hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Apalagi klaim tersebut tidak didukung dengan bukti yang bisa meyakinkan Mahkamah," ucap Arief Hidayat.

Dalam sidang itu, Mahkamah Konstitusi tidak menerima gugatan Rizal Ramli agar aturan ambang batas presiden dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 dihapus karena dinilai menghilangkan hak konstitusional sejumlah partai politik yang ingin mengusung calon presiden.

Baca juga: Hakim MK minta penegasan Rizal Ramli capres Pemilu 2024 atau tidak

Baca juga: Rizal Ramli minta MK hapus ambang batas presiden

Baca juga: Gugat ambang batas, Rizal Ramli sebut calon terbaik sulit ikut pemilu

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar

  1. tetrantyo@gmail.com

    Bisanya omong doang !.