“Kebutuhan akan formasi pustakawan sangat dibutuhkan dalam upaya pelaksanaan akreditasi perpustakaan sehingga afirmasi kebutuhan pustakawan harus diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB),” ujar Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifah, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Dia menambahkan dengan adanya tenaga pustakawan yang sudah berstatus PNS dan PPPK tersebut, maka akan mudah dalam melakukan akreditasi.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menjelaskan pihaknya telah mengajukan secara tertulis kepada Kemen PAN dan RB untuk penambahan tenaga PPPK pustakawan.
“Untuk penambahan tenaga, kami sudah menyurat kepada Kemen PAN dan RB terkait penambahan tenaga PPPK. Mudah-mudahan nanti ada jawabannya Kemen PAN dan RB,” katanya.
Baca juga: Perpusnas sebut jumlah tenaga perpustakaan masih kurang
Sebelumnya, Perpusnas menyebutkan jumlah tenaga perpustakaan yang tersedia saat ini 14.191 orang atau 7,18 persen dari kebutuhan sementara 197.775 tenaga perpustakaan. Oleh karena itu, masih ada kekurangan sekitar 183.584 tenaga perpustakaan atau pustakawan.
Bahan bacaan
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Nasdem, Ratih Megasari Singkarru, mengatakan bahan bacaan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) belum tersebar secara merata.
Ia menambahkan masyarakat bukan tidak memiliki keinginan untuk membaca.
Namun, katanya, akses terhadap bahan bacaan yang tidak ada.
Oleh karena itu, dia mendorong Perpusnas mampu memfasilitasinya.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, berharap, daerah 3T dijadikan skala prioritas dalam hal penyediaan bahan bacaan.
Hal itu didasari oleh potensi sumber daya alam (SDA) besar yang dimiliki oleh daerah 3T, namun sumber daya manusia belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengolahnya.
Baca juga: Rakornas bidang perpustakaan hasilkan sembilan rekomendasi
Baca juga: Kemendikbudristek: Perpustakaan sekolah bagian dari pembelajaran
Pewarta: Indriani
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022
