Jakarta (ANTARA News) - Anggaran untuk membeli alat utama sistem persenjataan (Alutsista), termasuk pesawat tempur jenis Sukhoi, tetap harus dibahas dan disetujui oleh DPR. Demikian pernyataan anggota Komisi I DPR, Happy Bone Zulkarnaen dan Joko Subroto (Golkar), Dedy Djamaluddin Malik (PAN) dan Effendy Choirie di Gedung Parlemen di Senayan Jakarta, Rabu, terkait pernyataan Menhan bahwa anggaran untuk Sukhoi tak perlu lagi mendapat persetujuan DPR. Happy Bone berpendapat pernyataan Menhan itu mencerminkan arogansi dan perlu segera diklarifikasi. "PernyataanMenhan itu `setback` ke masa lalu dan menempatkan DPR sebagai stempel bagi pemerintah," kata Happy. Happy menegaskan DPR ingin TNI profesional dan memiliki Alutsista serta dukungan anggaran yang memadai. TNI AU untuk tahun 2007 idealnya memiliki anggaran Rp24,5 triliun, minimal memperoleh anggaran Rp9 triliun. Namun baru bisa terpenuhi RpRp3,6 triliun atau baru sekitar 40 persen dari anggaran minimal dan 15 persen dari kebutuhan aggaran ideal. "Kita mendukung upaya peningkatan anggaran untuk TNI, namun kita juga mengawasi penggunaan anggaran itu," katanya. Joko Subroto mengemukakan bahwa setiap anggaran membutuhkan persetujuan dari DPR. Anggaran harus terlebih dahulu dibahas dan disetujui DPR. Karena itu, pernyataan Menhan tak tepat. Dedy Djamaluddin mengingatkan perlunya dipikirkan kembali apakah yang dibutuhkan saat ini adalah pesawat tempur atau pesawat angkut, mengingat kebutuhan saat ini yang diwarnai banyaknya bencana alam. (*)

Copyright © ANTARA 2007