"Pemerintah hendaknya memiliki kemauan keras untuk menurunkan hambatan biaya produksi industri nasional sehingga produk industri nasional bisa bersaing dengan produk dari China," kata Ninasapti pada diskusi "Nasib Industri Lokal Setelah diberlukan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)", di Jakarta, Sabtu.
Nina menyebut hambatan produksi industri nasional, antara lain infrastruktur seperti jalan raya yang belum sempurna, pasokan listrik yang langka, dan adanya pungutan liar.
Hambatan lainnya, kata dia, adalah kurangnya koordinasi antara departemen dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurut dia, seharusnya hambatan produksi industri nasional sudah bisa diturunkan karena kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China sudah ditandatangani pemerintah Indonesia pada 2002.
"Selama hampir delapan tahun hendaknya pemerintah bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, penyediaan tenaga listrik, dan sebagainya," kata staf pengajar Fakultas Ekonomi UI ini.
Namun pekerjaan rumah itu tidak dikerjakan baik pemerintah, sehingga menjelang penerapan ACFTA pengusaha beberapa sektor industri menjadi panik.
Menurut Nina, meskipun saat ini sudah sangat mendesak tapi pemerintah hendaknya mengambil langkah taktis untuk melindungi industri nasional dengan menginventarisir industri yang sudah siap dan industri yang belum siap.
"Terhadap industri yang belum siap hendaknya dilindungi dengan meminta penundaan pemberlakukan perdagangan bebas," katanya.
Di sisi lain, katanya, pemerintah Indonesia juga hendaknya bisa meredam serbuan produk China yang dipertanyakan kualitasnya dengan membuat standar nasional Indonesia (SNI).
Produk dari China yang tidak memenuhi SNI, agar tidak diizinkan masuk ke Indonesia dan jangan hanya dilihat dari sisi harganya murah tapi keamanan konsumen, misalnya produk makanan, demikian Ninasapti. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
