"Besaran bagian produk China yang dijual di pusat perbelanjaan akan didata," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah Ihwan Sudrajat di Semarang, Selasa.
Data tersebut akan digunakan sebagai sumber informasi sektor industri dan bisnis di provinsi ini.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menempuh banyak hal dalam mengantisipasi penerapan perdagangan bebas ini, diantaranya alokasi anggaran tahun 2010 yang sebagian besar diarahkan untuk pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
"Pemerintah provinsi memang tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi perdagangan bebas ini. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mendefinisi ulang anggaran 2010 yang diarahkan ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah," katanya.
Dia berharap pemerintah pusat turut turun tangan membantu menghadapi kesepakatan perdagangan bebas ini. "Perbesar alokasi dana anggaran nasional yang dikucurkan ke daerah," katanya.
Ia mencontohkan, dari sekitar Rp1 triliun anggaran Kementerian Perdagangan pada tahun 2010, hanya sekitar 10 persen yang dikucurkan ke daerah.
Ia juga mengharapkan, kesiapan dalam menghadapai perdagangan bebas ini tidak hanya diperlukan untuk mengantisipasi masuknya barang-barang dari China, namun juga India dan Korea Selatan pada 2011.
Sementara itu, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Ahmad Rif`an menilai antisipasi perdagangan bebas tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah.
"Antisipasi ini juga menjadi tanggung jawab moral lembaga keuangan," kata politikus Partai Golkar ini.(*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
