"Kalau untuk gelandangan dan pengemis, silakan pemerintah daerah (Pemda) yang mempunyai peraturan daerah (Perda) tentang razia melakukan aturan yang ada, tapi kalau untuk anak-anak (jalanan) tidak boleh dirazia," katanya kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Rabu petang.
Usai berdialog dengan berbagai kelompok penyandang cacat di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof Dr Soeharso di Jalan Tentara Pelajar Jebres, Solo, menjawab pertanyaan mengenai razia anak jalanan, Mensos kembali menegaskan ketidaksetujuannya atas cara penanganan semacam itu.
Ia mengemukakan bahwa jumlah anak jalanan di Indonesia mencapai kurang lebih mencapai 230 ribu lebih, dan diharapkan dengan penanganan yang tepat pada 2014 tidak ada anak jalanan lagi.
Menurut Mensos, memang untuk menangani masalah sosial mengenai anak jalanan itu memerlukan keikutsertaan berbagai pihak, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha.
"Jadi, semua pihak harus membantu, karena memang bagi mereka tidak ada pilihan lain, tapi kalau semua bergerak membantu, maka masalah itu bisa ditangani," katanya.
Ia memberi contoh, perusahaan-perusahaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, melalui anggaran di APBD yang juga ditingkatkan untuk pemberdayaan mereka, maka masalah anak jalanan itu diyakini dapat ditangani.
"Insya Allah dengan kerja bersama itu, permasalahan sosial anak jalanan ini bisa diatasi," katanya.
Menjawab pertanyaan apakah masalah sosial seperti gelandangan, pengemis dan anak jalanan itu bisa memanfaatkan momentum Ramadhan untuk masyarakat memberikan perhatian, ia mengatakan hal itu bisa saja.
"Saya fikir Ramadhan sangat penting untuk memberikan motivasi, tapi Ramadhan terus menyelesaikan masalah juga tidak, tapi semakin terwujud semangat kesetiakawakan sosial, dan kepekaan hati komponen bangsa," katanya.
Sebelumnya Mensos Salim Segaf Al Jufri juga mengatakan, pada 2011 diperkirakan ada 12 ribu anak jalanan di Jakarta. Mereka tinggal di tempat tak layak dan kondisi orangtua tak mampu. Pihaknya untuk mengatasi hal itu telah membangun rumah singgah.
Ia berharap, dengan dukungan dana yang memadai, dua atau tiga tahun mendatang anak jalanan di Jakarta secara bertahap sudah harus bersih dari jalan raya. Karena itu, jauh hari ia telah mengeluarkan edaran yang melarang adanya razia bagi anak jalanan sebelum solusinya ada.
Mensos mengatakan, di kementerian yang dipimpinnya tercatat 3,2 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Di antara mereka itu, 1,7 juta miskin dan berusia lanjut (Lansia) yang sangat membutuhkan pertolongan. Mereka kebanyakan hidup terlantar. Namun pemerintah baru mampu menangani dan menyantuni sekitar 10 ribu jiwa.
Belum lagi penyandang cacat sebanyak 1,6 juta dan 100 ribu di antaranya dengan kondisi memprihatinkan. Mereka selalu harus pendampingan karena berada di atas tempat tidur terus menerus.
Untuk anak terlantar kebanyak berusia 1 hingga 18 tahun, dan jumlahnya mencapai 5,4 juta anak. Sebanyak 232 ribu di antaranya menjadi anak jalanan di berbagai kota di Tanah Air.
"Saya berharap umat Islam ikut memerangi hal ini," katanya dan menambahkan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, membantu sesama yang dalam kondisi kesusahan sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW.
Dalam rangkaian safari Ramadhan 2011, Mensos pada Selasa (9/8) sore melakukan peresmian pemugaran Taman Makam Pahlawan Nasional Giri Tunggal Semarang, dan malam harinya melakukan shalat tarawih bersama Gubernur Jateng Bibit Waluyo dan masyarakat Muslim setempat.
Pada Rabu (10/8) Mensos meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) 2011 nasional Jateng, sedangkan Kamis (11/8) mengunjungi tempat rehabilitasi penyandang cacat di Solo.(*)
(A035/Z002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
