“Buku Putih ini sebagai rekomendasi untuk pemerintah terpilih pada pemilu 2024 mendatang sekaligus menegaskan kesehatan masyarakat sebagai prioritas pembangunan nasional,” kata Pendiri CISDI Diah Satyani Saminarsih di Jakarta, Senin.
Melalui Buku Putih “Pembangunan Sektor Kesehatan Indonesia (2024-2034): Merancang Masa Depan Kebijakan dan Pelayanan Kesehatan”, CISDI memberikan lima rekomendasi kepada para pengambil kebijakan di pemerintahan berikutnya agar menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
Penyusunan buku putih tersebut, katanya, melibatkan diskusi dengan 154 narasumber ahli berlatar belakang kesehatan dan non-kesehatan, yang mencakup persoalan gender, iklim, kerentanan, kemiskinan, inklusivitas, bahkan keragaman masyarakat.
Baca juga: Pemerhati soroti peningkatan mutu JKN dari kepesertaan hingga biaya
Baca juga: CISDI: Transformasi kesehatan perlu perhatikan kelompok rentan
“CISDI telah menggelar 22 kali sesi diskusi Delphi dengan para pakar, tahapan ini mencakup empat sesi Delphi pleno yang diselenggarakan pada September 2023 lalu,” ucapnya.
Delphi adalah diskusi dengan para ahli untuk mendapatkan masukan dan informasi terkait masa depan yang berhubungan dengan pembahasan strategi pembangunan kesehatan yang direkomendasikan oleh CISDI
Adapun kelima rekomendasi tersebut, pertama yakni melaksanakan tata kelola yang partisipatif untuk sistem kesehatan, di mana kepemimpinan di sektor kesehatan harus memberikan ruang lebih besar kepada institusi nasional yang berkaitan dengan kesehatan dan aktor pembangunan lainnya.
Terkait hal itu, CISDI mengusulkan pembentukan Indonesia Health Assembly (IHA) atau Majelis Kesehatan Indonesia, yang beranggotakan perwakilan pemerintah dari sektor kesehatan maupun non-kesehatan, pemerintah daerah dari provinsi hingga kabupaten/kota dan desa, masyarakat sipil, akademisi, serta sektor swasta sebagai solusi.
“Lembaga ini menampung semua masukan anggotanya dan memprosesnya menjadi masukan kebijakan dan agenda pembangunan kesehatan, sehingga diharapkan agenda prioritas kesehatan akan selaras antara instansi,” ujarnya.
Kemudian yang kedua adalah menjalankan investasi bermakna untuk sistem kesehatan. Ia mengatakan bahwa jika kesehatan dianggap sebagai sebuah investasi jangka panjang dan prinsip keadilan diterapkan, maka akan berdampak positif pada perkembangan ekonomi, daya saing, hingga produktivitas warga.
Rekomendasi ketiga menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai fokus utama sistem kesehatan, dengan merancang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan setiap orang dan memberi solusi atas hambatan spesifik kelompok rentan.
“Kebijakan dan program seharusnya mengupayakan kesetaraan dengan pendekatan afirmatif, contohnya penjangkauan-penjangkauan khusus untuk kelompok rentan,” ujarnya.
Sementara yang keempat adalah mewujudkan diplomasi integratif untuk kesehatan global. Melalui diplomasi integratif, ujarnya, aksi diplomasi kesehatan akan berfokus pada peningkatan derajat kesehatan dengan masyarakat sipil menjadi aktor kunci yang diakui kedudukannya sebagai aktor yang setara dengan negara.
Terakhir dengan mewujudkan kerja layak untuk seluruh tenaga kesehatan. CISDI menyarankan pembentukan standar upah layak dan adil yang berlaku untuk semua SDM kesehatan, termasuk kader kesehatan.
“Langkah ini akan memastikan bahwa perencanaan jangka panjang tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas SDM kesehatan,” kata Diah.*
Baca juga: Penerapan cukai minuman berpemanis bakal turunkan kasus diabetes
Baca juga: CISDI: Penundaan cukai minuman manis perbesar risiko kesehatan
Pewarta: Cahya Sari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
