Jakarta (ANTARA News) - Semua pihak yang menerima dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) semasa Menetri Kelautan dan Perikanan dijabat Rokhmin Dahuri semestinya diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) DPR, Jamaludin Karim, di Jakarta, Minggu, mendesak KPK agar mampu menyingkap misteri dana DKP sampai tuntas. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan memeriksa seluruh penerima dana DKP. "KPK harus periksa semua penerimanya. Jangan hanya Amien Rais saja yang disorot. Semuanya harus diklarifikasi," katanya. Seharusnya, kata dia, KPK memeriksa seluruh penerima dana DKP sebelum melimpahkan kasusnya ke Pengadilan Tipikor. "Kalau KPK tegas dan professional, nggak begini. Sebelum masuk Pengadilan Tipikor, panggil seluruh penerima dana DKP. Apakah Amien Rais, Sarwono dan lain-lain. Selidiki apakah dana itu untuk kegiatan politik atau memperkaya diri. Kalau kaitannya dengan Pemilu, maka limpahkan ke KPU atau KPUD. Kalau memperkaya diri, artinya korupsi," katanya. Mengenai kemungkinan ada calon gubenur DKI yang menerima dana nonbudgeter itu, Jamaluddin Karim menyatakan semua harus diklarifikasi. Anggota Komisi II DPR itu menegaskan Pilkada harus mampu melahirkan pemimpin yang jujur dan bersih serta tidak pernah tersangkut kasus-kasus penyelewengan keuangan yang merugikan negara. "Rakyat sudah semakin cerdas dan kritis dalam memberi penilaian. Rakyat pasti lebih cinta dan sayang kepada figur yang jujur dan bersih," katanya. Hal senada diungkapkan Anggota DPR dari Fraksi PPP, Syahrial Agamas. Dia menyatakan seleksi terhadap calon pemimpin harus ketat dan bertahap. Terhadap kemungkinan ada Cagub DKI yang menerima dana tersebut, dia mengemukakan KPU dan KPUD seharusnya melakukan klarifikasi mengenai hal itu dan jika terbukti harus berani menolaknya. "Apalagi pemimpin DKI harus tokoh yang teruji, kapabel, jujur dan bersih. Untuk tokoh yang kesambar dana DKP, seharusnya tahu diri, karena warga Jakarta sangat kritis dan rasional," katanya. Menurut Syahrial, kasus dana nonbudgeter DKP yang banyak menyeret tokoh politik, tentunya menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam menilai para pemimpinnya. Karena itu, sangat percuma apabila penerima dana DKP memaksakan diri untuk mengikuti proses Pilkada. "Saya kira akan percuma saja. Lebih baik mundur daripada nggak ada yang milih," katanya. Sebelumnya, Sarwono Kusumaatmaja yang juga Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah menjelaskan bahwa dana DKP yang diterimanya merupakan gaji ketika menjabat sebagai penasehat menteri dan anggota Dewan Maritim Indonesia. Setiap bulan, Sarwono menerima gaji Rp4 juta dan lima ratus ribu yang diambilkan dari dana operasional Menteri Kelautan dan Perikanan. (*)

Copyright © ANTARA 2007