"Terutama saudara-saudara kita dari kalangan kurang mampu karena mereka harus dipaksa untuk mau tidak mau harus beralih ke KRL ber AC atau commuter line yang harga tiketnya Rp9.000," kata anggota Komisi V DPR RI, Saleh Husin saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen dan Direktur Utama PT KAI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Saleh mengakui usia KRL ekonomi sudah berusia cukup tua dan dibuat tahun 1974 sehingga keselamatannya . sudah diragukan.
"Untuk itu pemerintah harus cepat mencari solusi yaitu buat pengguna jasa kelas bawah tersebut harus diberikan Public Service Obligasi (PSO), misal harga wajar KRL ber-AC Rp 5.000. Artinya, pemerintah wajib memberikan PSO sebesar Rp4000," kata dia.
Tujuan diberikannya PSO adalah agar masyarakat kecil tetap beraktifitas seperti biasa dan PT KAI juga tidak merugi.
"Jadi ada win-win solution. Nah solusi ini harus dilakukan sebelum KRL tersebut dihentikan agar pengguna jasa tetap beraktifitas seperti biasa," kata Saleh Husin.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Dirjen PT KAI, Tundjung Indrawan dan Dirut PT KAI, ignatius Johan.
RDP itu membahas rencana penghapusan perjalanan kereta api ekonomi dan dampak perubahan grafik perjalanan kereta api.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
