Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR Komisi I Ramadhan Pohan mengatakan pembelian pesawat kepresidenan sudah tepat dan sesuai prosedur dan telah disetujui oleh DPR.

"Saya mau mengatakan dalam proses ini Pemerintah sudah benar, DPR juga benar, pembelian pesawat kepresidenan sudah mendapat persetujuan DPR dan pengadaannya pun sesuai mekanisme yang berlaku, tanpa langgar ketentuan apapun," katanya dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Sabtu.

Ramadhan yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat itu menambahkan, ide pembelian pewat telah lama diungkapkan dan rencana pembeliannya sudah didahului dengan berbagai evaluasi mendalam.

"Ini adalah pesawat kepresidenan. SBY paling banter memakainya sekira 1 tahun saja. Para capres dua pemilu 2014 dan 2019 malah berpeluang pakai 10 tahun. Jadi para capres macam Megawati, Aburizal, Prabowo,Wiranto, dan lainnya yang punya kans bakal lama menggunakan pesawat ini untuk tugas negara," katanya.

Ia juga menyakinkan bahwa pembelian pesawat ini murni dari APBN dan bukan menggunakan utang luar negeri. "Juga tidak ada implikasi dan tak ambil dana pendidikan, program prorakyat dan lain-lain," katanya.

Ia mengungkapkan,dengan pesawat kepresidenan yang memiliki masa pakai 35 tahun itu, diperkirakan akan menghemat 389 juta dolar AS dalam lima tahun dibandingkan menyewa pesawat carter.

"Untuk 5 tahun pertama saja,kita hemat USD 32 juta. Itu sudah hitung biaya operasional, maintenance dan lain-lain termasuk biaya penyusutan," katanya.

Pesawat kepresidenan yang berkapasitas sekira 70 orang ini juga mampu terbang jauh 10-12 jam dan dapat mendarat di bandara kecil. Hal yang dibutuhkan Presiden dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Ia menambahkan pesawat kepresidenan lebih aman dibandingkan menggunakan pesawat carter yang juga digunakan untuk penerbangan komersial.

Selain itu, pelayanan, kenyamanan dan kesiapan pesawat carter, juga dinilai tidak optimal karena penyiapan pesawat carter menjadi VVIP butuh waktu lama, sehingga pesawat tak bisa siaga 24 jam penuh.

Ia menambahkan, saat ini Pemerintah telah menyelesaikan pembayaran 737-800 Boeing Business Jet 2 dalam 3 tahap. Pertama 11,72 juta dolar AS pada 2010. Kemudian, 10,28 juta dolar AS pada 2011 dan 36,6 juta dolar AS pada 2012.

Kini pesawat tersebut masuk dalam tahap membereskan cabin interior dan sistem keamanan sesuai fungsinya VVIP. Diperkirakan selesai semuanya Agustus 2013.

Selama ini Pres dan wapres gunakan pesawat RJ-85 buatan 1993 atau mencarter pesawat komersial Garuda.
(M041)

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar