Rabu, 22 Oktober 2014

Presiden tanda tangani Perpres tentang RKP 2013

| 3.315 Views
id perpres 54/2012, perpres rkp, rencana kerja pemerintah, rkp 2013
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013.

Keterangan tertulis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan, Presiden telah menandatangani Perpres tersebut pada 14 Mei 2012.

RKP Tahun 2013 adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode satu tahun, dimulai 1 Januari 2013 dan berakhir 31 Desember 2013 dan memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. RKP Tahun 2013 terdiri atas: (a) Buku I tentang Prioritas Pembangunan dan Kerangka Ekonomi Makro, (b) Buku II tentang Prioritas Pembangunan Bidang, dan (c) Buku III tentang Rencana Pembangunan Berdimensi Kewilayahan.

Tema yang diusung RKP Tahun 2013 adalah Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat, dengan sejumlah isu strategis, seperti (a) Peningkatan Daya Saing, (b) Peningkatan Daya Tahan Perekonomian Domestik, (c) Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat, dan (d) Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik.

Selain itu, dalam rangka implementasi Perpres Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B), telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) P4B dan hasilnya menjadi masukan dalam penyusunan RKP Tahun 2013.

Sebelum disahkan menjadi Perpres, penyusunan RKP Tahun 2013 dibahas secara mendalam melalui rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2012 yang prosesnya dimulai sejak tahap musyawarah desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat sejak awal 2012.

Di tingkat pusat, pembahasan rancangan RKP Tahun 2013 melalui sejumlah tahap, mulai dari Pra-Musrenbangnas, Musrenbangnas, sampai dengan Pasca-Musrenbangnas. RKP Tahun 2013 juga disusun dengan memperhatikan rekomendasi dari forum konsultasi publik yang melibatkan partisipasi aktif dari organisasi masyarakat sipil.

Rekomendasi yang telah diakomodasi antara lain memperbesar akses masyarakat miskin pada program-program penanggulangan kemiskinan, pengembangan pangan lokal sebagai pengganti beras, dan penyediaan mekanisme layanan pengaduan bagi pengentasan kemiskinan klaster I.

RKP Tahun 2013 menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana Kerja K/L Tahun 2013, acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013, dan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2013.

Pemerintah menggunakan RKP Tahun 2013 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan K/L menggunakan RKP Tahun 2013 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dengan DPR.

(A039/N002)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga